Bisalanews.id,Parmout – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Husen Mardjengi, melontarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong menyusul hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Husen saat mengikuti Sidang Paripurna DPRD Parigi Moutong dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait hasil evaluasi Gubernur atas APBD 2026, Senin (12/01/2026).
“Artinya, kalau melihat catatan-catatan di dalam surat keputusan Gubernur, hampir semua catatan tersebut merupakan warning bagi Pemda Parigi Moutong,” ujar Husen.
Menurutnya, peringatan yang disampaikan Gubernur mengandung pesan penting kepada Pemda, khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, agar mampu membangun harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Hari ini saya datang bukan untuk mencari kambing hitam atas keterlambatan pengesahan dan pembahasan APBD, tetapi saya ingin menawarkan solusi,” tegasnya.
Husen menilai, agar pembahasan APBD dapat berjalan tepat waktu, kepala daerah beserta jajarannya harus mampu membangun kekompakan dan kerja sama yang harmonis dengan pihak legislatif.
“Karena ini tanggung jawab kita bersama. Mau dibolak-balik bagaimana pun, APBD ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Supaya tepat waktu, harus ada kerja sama yang baik,” tambahnya.
Ia mengingatkan, jika Pemda Parigi Moutong gagal membangun harmonisasi, maka dampaknya akan kembali pada keterlambatan pembahasan anggaran serta tarik-menarik kepentingan.
“Ini bukan soal kepentingan pribadi, tetapi bagaimana suara masyarakat yang membutuhkan sentuhan program-program yang tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Husen meminta Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong agar tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru bertentangan dengan fakta di lapangan. Menurutnya, hal tersebut perlu dihindari bersama oleh eksekutif maupun legislatif.
Ia menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah sama-sama memiliki kewenangan sebagai pintu masuk penganggaran. Program yang diusulkan DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat yang dianggap prioritas, menurutnya, sah dan wajib diakomodir oleh pemerintah daerah.
“Keduanya sama-sama sah untuk dianggarkan. Oleh sebab itu, saya hanya mengingatkan kepada Pemda, mari kita bangun kebersamaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Membangun daerah tidak dinilai dari siapa yang paling jago,” serunya.
Husen optimistis, dengan kerja sama yang baik serta harmonisasi antarlembaga, Kabupaten Parigi Moutong akan menjadi lebih baik ke depannya.
Dalam kesempatan tersebut, Husen juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya tumpukan sampah di kawasan permukiman Kelurahan Kampal yang diduga dijadikan lokasi pembakaran sampah sehingga asapnya mengganggu masyarakat sekitar.
“Mohon juga kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab mengatasi persoalan ini,” keluhnya.
Ia menyebutkan, persoalan tersebut diduga dipicu oleh anggaran yang tidak lagi sesuai sehingga pengangkutan sampah tidak sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Pada pernyataan penutupnya, Husen turut menyinggung keluhan masyarakat terkait ketersediaan air bersih. Ia menilai, sebagai daerah yang kerap menggelar event besar dan menerima tamu dari luar daerah, Parigi Moutong seharusnya mampu menyiapkan layanan air bersih secara lancar dan optimal.
Menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, meminta waktu untuk segera menyelesaikan berbagai polemik yang ada.
Ia menjelaskan, pihaknya masih menunggu pelantikan dan rotasi pejabat eselon II dalam waktu dekat, sehingga nantinya kepala OPD yang baru dapat diperintahkan untuk bekerja lebih maksimal.
“Segala masukan dari para anggota DPRD akan segera kami tindak lanjuti dan dilaporkan kepada Bupati Parigi Moutong,” pungkas Abdul Sahid.
