Bisalanews.id, Parmout – Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menyampaikan permohonan maaf atas insiden pengusiran lima jurnalis dari sejumlah media online yang terjadi saat peliputan rapat pembahasan tambang emas ilegal di ruang rapat bupati, Senin (20/10/2025).
Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Wabup dalam pertemuan bersama sejumlah wartawan di ruang rapat bupati, Selasa sore (21/10/2025).
“Saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kata atau sikap, baik dari OPD kami maupun saya secara pribadi,” ujar Abdul Sahid.
Ia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi akibat miskomunikasi dan menegaskan tidak ada unsur kesengajaan atau tendensi untuk menyinggung profesi jurnalis.
“Jurnalis adalah mitra pemerintah dalam membangun daerah. Tanpa peran mereka, program kerja pemerintah tidak akan tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat,” tambahnya.
Abdul Sahid juga mengajak insan pers untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Saya mengajak teman-teman media untuk bergandengan tangan membangun daerah ini. Jika kami berbuat salah, tolong sampaikan. Namanya manusia, tentu tidak luput dari khilaf,” ujarnya.
Jurnalis Apresiasi Permintaan Maaf, Namun Tegaskan Pentingnya Kebebasan PersMenanggapi permohonan maaf tersebut, jurnalis Zenta Inovasi, Eli Leu, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Wakil Bupati Parimo.
Namun, ia menilai insiden yang terjadi dalam rapat pembahasan tambang ilegal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap profesi jurnalis.
“Pada dasarnya kami tidak mendendam, tapi karena ini berkaitan dengan keprofesian, kami harus tegas menyikapinya,” tegas Eli.
Ia menegaskan, kehadiran jurnalis dalam setiap kegiatan pemerintah daerah semata-mata untuk menjalankan tugas jurnalistik, bukan mencari-cari kesalahan. Karena itu, ia meminta agar tidak ada lagi pembatasan akses liputan di lingkungan Pemda Parimo.
“Jurnalis bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik. Ke depan, kami berharap kemitraan dengan pemerintah bisa lebih terbuka. Jika memang rapat bersifat tertutup, sampaikan sejak awal agar kami bisa memposisikan diri,” imbuhnya.
Sebagai salah satu jurnalis yang mengalami langsung kejadian tersebut, Eli mengaku insiden itu sempat berdampak pada kondisi mentalnya.
“Secara mental kami terganggu. Kenapa kami diperlakukan seperti itu, padahal semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik,” ujarnya.
PFI Palu Minta Pemda Lebih Terbuka terhadap MediaSementara itu, Ridwan dari Kantor Berita Antara, yang juga mewakili Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu, menilai insiden pengusiran jurnalis kerap terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pejabat daerah dan awak media.
“Kadang ada bahasa yang tidak semestinya disampaikan, sehingga membuat suasana menjadi tidak nyaman,” ujarnya.
Ridwan berharap pemerintah daerah, khususnya jajaran OPD, lebih terbuka dan ramah dalam memberikan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu ketersinggungan.
“Insiden ini mungkin terlihat kecil, tapi berdampak pada psikologis kami. Karena itu, Pemda harus lebih kolaboratif dengan jurnalis,” tegasnya.
