Bisalanews.id, Parmout – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru yang bertugas di wilayah terpencil. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, S.Pd., M.Pd., menanggapi arahan Bupati Parigi Moutong terkait penyediaan fasilitas perumahan, kendaraan, serta sarana dan prasarana pendukung bagi kepala sekolah dan guru yang ditempatkan di berbagai wilayah.
Sunarti menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi antara Bupati Parigi Moutong dan Menteri dalam agenda audiensi di Jakarta. Salah satu fokus pembahasan adalah upaya mengembalikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.
“Dulu, guru-guru kita pernah menerima tunjangan daerah khusus atau DACIL. Namun setelah terbitnya Peraturan Menteri Desa yang menetapkan Parigi Moutong tidak lagi berstatus daerah tertinggal, maka secara otomatis tunjangan tersebut dihentikan,” jelasnya.
Meski demikian, Sunarti menegaskan bahwa secara faktual masih terdapat sejumlah desa dan dusun di Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki tingkat kesulitan akses cukup tinggi. Di wilayah-wilayah tersebut masih terdapat sekolah yang secara kondisi geografis dan infrastruktur tergolong berat, sehingga dinilai layak kembali masuk dalam kategori daerah terpencil.
“Walaupun secara umum Parigi Moutong sudah berkembang, namun masih ada wilayah ekstrem yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, muncul usulan agar desa-desa tersebut dapat dikaji ulang statusnya dan dikembalikan menjadi desa tertinggal,” ujarnya.
Apabila hal tersebut dapat direalisasikan, maka berbagai bentuk bantuan, termasuk tunjangan daerah khusus bagi para guru, berpeluang kembali diberikan. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu duduk bareng melakukan pembahasan bersama Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah terkait lainnya guna menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Selain memperjuangkan kebijakan di tingkat pusat, pemerintah daerah juga berupaya melakukan intervensi melalui kemampuan anggaran daerah. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penyediaan fasilitas pendukung seperti perumahan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil.
“Banyak guru yang kurang betah bertugas karena keterbatasan tempat tinggal yang layak. Jika kemampuan anggaran memungkinkan, Bupati menginginkan agar dapat disiapkan rumah dinas maupun fasilitas penunjang lainnya,” kata Sunarti.
Tak hanya itu, penyediaan kendaraan roda dua bagi guru di daerah terpencil juga menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan untuk menunjang mobilitas mereka dalam menjalankan tugas.
“Semua upaya ini tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Namun komitmen Bupati sangat jelas, yakni memastikan para guru tetap termotivasi untuk mengabdi di wilayah terpencil, bahkan ke depan diharapkan tidak ada lagi guru yang enggan ditempatkan di daerah tersebut karena keterbatasan fasilitas,” pungkasnya.
