Bisalanews.id,Jakarta – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, memimpin langsung audiensi strategis dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Jakarta, Selasa (29/07/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Parigi Moutong memaparkan program unggulan “Gerbang Desa” (Gerakan Membangun dari Desa) sebagai solusi terintegrasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan wilayah tertinggal.
Rombongan Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari Sekretaris Daerah Zulfinasran, Plt. Kadis Sosial Try Nugrah Adiyarta, dan perwakilan DPRD.
Sementara dari Kemensos, hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama jajaran Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, serta unit teknis terkait.
Saat melakukan pemaparan,Erwin menekankan bahwa pendekatan konvensional dalam menangani kemiskinan sudah tidak cukup.
“Kami tidak datang membawa proposal, tapi harapan ribuan warga desa yang ingin keluar dari ketertinggalan,” tegasnya di hadapan forum.
Menurutnya Kabupaten Parigi Moutong saat ini mencatat angka kemiskinan sebesar 14,2 persen pada 2024 masih di atas rata-rata nasional.
Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya angka anak tidak sekolah serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, khususnya di wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Selain itu,tantangan geografis dan kerawanan bencana juga turut memperburuk situasi distribusi bantuan saat emergency.
Dalam audiensi tersebut, Erwin menyampaikan Parigi Moutong membutuhkan Perluasan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) untuk 72.475 jiwa masyarakat miskin.
Kemudian Pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 19,5 hektare bagi anak-anak yang tidak sekolah dan Rumah Sejahtera Terpadu, sebagai pusat layanan,pemberdayaan warga prasejahtera serta Penguatan Lumbung Sosial di dua wilayah rawan bencana dan Pemberdayaan KAT, melalui pelatihan keterampilan, pembangunan hunian, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyambut positif usulan Parigi Moutong. Ia menyebut program “Gerbang Desa” sebagai contoh konkret inovasi lokal berbasis desa.
“Usulan ini akan kami proses melalui mekanisme regulasi, termasuk validasi data, tinjauan lahan, dan penyusunan MoU lintas kementerian,” ungkapnya.
Ia juga mendorong penguatan basis data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk mendukung integrasi program lintas sektor.
Jika disetujui, “Gerbang Desa” berpotensi menjadi cetak biru pembangunan sosial untuk wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia.
