Bisalanews.id,Parmout — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PKB, Candra Setiawan, menyoroti kebijakan pembatasan akses masuk ke kantor Bupati Parigi Moutong yang dinilai menyulitkan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Parigi Moutong tahun 2024.
“Beberapa minggu terakhir kalau rakyat mau masuk harus punya akses. Sementara hal ini belum pernah berlaku di zaman Bupati-bupati sebelumnya,” ujar Candra di hadapan peserta rapat paripurna.Senin,16 Juni 2025.
Menurutnya, penerapan sistem akses tersebut bisa menimbulkan stigma negatif, terutama di awal pemerintahan baru Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abdul Sahid.
Ia menilai, antusiasme masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan kepala daerah sangat tinggi, sehingga pembatasan justru menimbulkan kesan eksklusif.
“Karena terkesan bupati terpilih yang dikenal dekat dengan rakyat, kemudian tiba-tiba menjadi eksklusif. Informasi ini juga pernah kami sampaikan saat RDP bersama Sekretariat Daerah Parigi Moutong,” tegas Candra.
Lebih lanjut, Candra menyarankan agar pembatasan akses diberlakukan hanya di area dalam, bukan di pintu utama kantor bupati, guna tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkunjung.
“Kami sampaikan kepada Bapak Bupati, bahwa hal ini sebaiknya dipertimbangkan kembali. Beberapa tokoh masyarakat juga menyampaikan keberatan, padahal kebijakan ini bukan keinginan Bupati dan Wakil Bupati,” imbuhnya.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyatakan akan segera memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk meninjau kembali kebijakan pembatasan akses tersebut.
“Ya, kita tidak bisa membatasi masyarakat bertamu. Saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa kantor ini terbuka, tapi tentu tidak 1×24 jam. Karena saya juga butuh istirahat, mungkin malam hanya sampai jam 10,” ujar Erwin.
Selain itu, Erwin juga menegaskan kepada para Kepala OPD dan ASN untuk tidak lagi melakukan kunjungan pada malam hari ke rumah jabatan Bupati. Semua urusan pekerjaan cukup diselesaikan di kantor.
“Saya baru dengar itu yang disampaikan Pak Candra, karena saat baru masuk memang sudah banyak tamu, nonstop orang yang datang,” katanya.
Erwin menambahkan, dirinya terbiasa menerima masyarakat sejak masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ia mengaku terbuka untuk menerima berbagai aspirasi dari masyarakat.
“Semakin banyak pikiran dan masukan dari masyarakat disampaikan ke kami, tentu semakin banyak jalan keluar bagi masalah-masalah yang ada,” pungkasnya.
