Bisalanews.id,Pasca-ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong terpilih, Erwin Burase dan Abdul Sahid, mulai mematangkan program prioritas 100 hari kerja sambil menunggu jadwal pelantikan resmi.
Bupati terpilih, Erwin Burase, menegaskan komitmennya untuk segera menjalankan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, terutama yang berdampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari.
“Ini hanya garis besarnya saja. Pertama, kami akan merubah Surat Keputusan (SK) PPPK menjadi kontrak lima tahun. Lalu, kami akan meninjau langsung kebersihan Kota Parigi,” ujar Erwin kepada wartawan, Kamis (11/05/2025).
Ia menyebutkan bahwa penataan tempat pembuangan akhir (TPA) dan drainasse menjadi salah satu langkah awal yang akan ditindaklanjuti pasca-pelantikan.
“InsyaAllah paling lambat satu hari setelah pelantikan, keesokannya kami langsung turun meninjau wilayah-wilayah yang jadi target pembenahan,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada lingkungan, Erwin juga menyoroti seriusnya peredaran narkoba di Parigi Moutong.
Ia berjanji segera melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, hingga orang tua dan institusi pendidikan.
“Pemberantasan dan pencegahan narkoba juga akan menjadi program prioritas kami,” ujarnya.
Kemudian sekaitan dengan penyusunan kepala OPD,ia menegaskan belum bisa melakukan penilaian terhadap kinerja para ASN,mengingat dirinya belum mengetahui secara pasti seperti apa kondisi di dinas masing-masing.
“Kita biarkan mereka bekerja dulu, nanti kita evaluasi berkala. Yang kinerjanya bagus pasti digunakan. Dan yang terpenting, tidak ada upeti dalam penempatan jabatan. Satu rupiah pun tidak boleh,” tegasnya.
Ia bahkan mengimbau jika ada pungutan dalam proses penempatan jabatan, agar segera dilaporkan langsung kepadanya atau kepada Wakil Bupati,Abdul Sahid.
“Kalau ada pejabat yang bayar untuk jabatan, nanti pasti cari cara untuk mengembalikan. Itu sama saja merusak sistem,” pungkasnya.
Sementara itu, pemerhati birokrasi Parigi Moutong, Sukri Tjakunu, dalam kesempatan berbeda meminta agar pemerintahan Erwin-Sahid ke depan mengedepankan proses profesional dalam penyusunan kabinet melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Jangan hanya dengar pembisik, gunakan Baperjakat,” tegas Sukri.
Ia juga menyoroti kondisi tumpukan sampah di Kelurahan Bantaya yang dinilai kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Itu Lurah Bantaya dikasih target, dalam jangka berapa hari atau berapa bulan tidak mampu membersihkan atau tidak bisa jadikan bantaya bebas sampah,harus di ganti”tambahnya.
“Itu Lurah Bantaya dikasih target, dalam jangka berapa hari atau berapa bulan.Ketika tidak mampu membersihkan bantaya atau bantaya terbebas dari sampah,tentu harus di ganti”tambahnya.
