Bisalanews.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meminta Penjabat (Pj) Bupati untuk segera mengganti Direktur RSUD Buluye Napoae yang berlokasi di Kecamatan Moutong. (21/10/2024)
Permintaan ini disampaikan usai insiden pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Parigi, di mana Direktur RSUD Buluye Napoae, dr. Sarlly Veronica, terkesan tidak menerima kritik dari anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong.
Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, menilai bahwa sikap direktur tersebut tidak profesional, terutama dalam merespons kritik yang seharusnya dijadikan masukan konstruktif.
“Bukan hanya soal penerangan dan air bersih, masyarakat bahkan menyebut rumah sakit itu seperti rumah hantu, bukan rumah sakit,” ungkap Sutoyo.
RSUD Buluye Napoae, yang telah terakreditasi utama dengan status tipe D, seharusnya bisa menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan.
Namun, realitas di lapangan berbeda. Pelayanan justru mengalami kemunduran, termasuk ketidakmampuan rumah sakit tersebut untuk melakukan klaim BPJS Kesehatan akibat kurangnya dokter spesialis.
Sutoyo juga menambahkan bahwa seharusnya direktur RSUD menanggapi saran dengan baik.
“Kami dari Komisi IV berniat membangun daerah ini. Kami bahkan mengajak direktur RSUD untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat guna mencari solusi, tetapi tanggapannya sangat tidak sesuai dengan harapan,” tegasnya.
Insiden pada RDP semakin memanas ketika dr. Sarlly Veronica tiba-tiba memotong pembicaraan Ketua Komisi IV, Sutoyo, sebelum diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan.
Sikap direktur yang dinilai anti kritik ini memicu permintaan dari Komisi IV untuk segera mengganti dirinya.
Arnol, anggota Komisi IV sekaligus Ketua Fraksi Perindo, turut mendesak Pj Bupati untuk mengganti dr. Sarlly Veronica.
“Sikap yang ditunjukkan direktur tidak mencerminkan kepedulian terhadap rakyat. Padahal, masukan kami bertujuan agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke RS Pohuwato, Gorontalo,” jelas Arnol.
Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKB, H. Wardi, yang juga menyayangkan sikap direktur RSUD Buluye Napoae.
Menurutnya, kritik dari Komisi IV merupakan upaya untuk mendorong perbaikan pelayanan serta hak masyarakat.
“Kami juga sering dikritik masyarakat, tetapi kami menanggapinya secara profesional dan menjadikannya bahan evaluasi,” pungkas Wardi.
Dengan adanya desakan ini, diharapkan Pj Bupati segera mengambil tindakan guna memastikan peningkatan kualitas layanan di RSUD Buluye Napoae, sehingga masyarakat setempat tidak lagi merasa dirugikan.
