Bisalanews.id -Taufik Borman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam sidang paripurna berlangsung di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (16/10/2024).
Pengambilan sumpah dan janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong, Zainal Ahmad, berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 100.1.4.2/469/RO.PEM.OTDA/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
Tentang peresmian Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong masa jabatan 2024-2029, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 pasal 165 ayat 5 Junto pasal 37 ayat 3 Peraturan DPRD Parigi Moutong Nomor : 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.
Yang mengatakan bahwa, pimpinan DPRD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi Moutong.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, pada hari ini wakil ketua DPRD Parigi Moutong masa jabatan 2024-2029 dari Partai Golkar akan diambil sumpah dan janji,” kata Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh saat memimpin sidang paripurna tersebut.
Alfres Tonggiroh mengatakan, pengambilan sumpah dan janji wakil ketua DPRD ini merupakan proses politik yang harus dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kelengkapan unsur pimpinan DPRD Parigi Moutong masa jabatan 2024-2029.
Dimana sejak tanggal 3 Oktober 2024, kursi wakil ketua 2 DPRD Parigi Moutong masih lowong.
“Atas nama pimpinan DPRD saya mengucapkan selamat kepada Taufik Borman yang telah diambil sumpah dan janjinya sebagai wakil ketua dari Partai Golkar,” ucap Alfres Tonggiroh.
Menurutnya, pengambilan sumpah dan janji ini merupakan awal bagi Taufik Borman untuk melaksanakan tugas sebagai wakil ketua DPRD dan secara langsung menjadi Ex-officio pimpinan badan anggaran dan badan musyawarah DPRD.
“Saya berharap agar saudara dapat bekerjasama dan saling mengisi, baik antar sesama pimpinan maupun anggota DPRD dimasa tugas periode ini,” ujarnya.
Sebab, kedepan kata dia, tugas DPRD sangat berat. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh anggota DPRD memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dalam mengakomodir berbagai kritikan masyarakat sedapat mungkin disalurkan dengan landasan konstitusi.
“Fakta yang konkrit dan berpegang pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan skala prioritas. Karena, tidak ada keruh yang tidak bisa dijernihkan, dan tidak ada kabut yang tidak bisa diselesaikan,” sebut Alfres.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kebersamaan, rapatkan barisan dan menyatukan presepsi dalam membangun Kabupaten Parigi Moutong.
“Dan kiranya segala perbedaan warna suku, ras dan agama hendaknya kita tinggalkan. Karena kita adalah negara kesatuan Indonesia, dan mari kita bersama-sama untuk menatap masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
