Bisalanews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Parigi Moutong (Parimo) akan melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait putusan inkrah yang melibatkan bakal calon kepala daerah (Cakada) yang berstatus mantan terpidana.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pencalonan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Berdasarkan pantauan kami bersama KPU, ada dua calon yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kali ini,” ungkap Herman Saputra, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Parigi Moutong, Senin, 02 September 2024.
Baca Juga
Herman menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan apakah kedua bakal Cakada tersebut telah memenuhi semua persyaratan pendaftaran sesuai Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 dan Keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024.
Bawaslu masih menunggu dokumen resmi dari KPU Parigi Moutong terkait persyaratan yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap putusan inkrah tersebut.
“Kami akan mengkaji apakah putusan inkrah tersebut mencakup hukuman di atas lima tahun atau di bawahnya,” jelas Herman.
Sesuai dengan peraturan, jika seorang calon adalah mantan narapidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun, maka ia diwajibkan untuk menjalani masa jeda selama lima tahun sebelum dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Jika ancaman hukuman di bawah lima tahun, calon tersebut diwajibkan untuk mempublikasikan status dirinya secara terbuka kepada publik, misalnya melalui media.
“Tentunya, kami akan sangat berhati-hati dalam menyikapi hal ini, karena berkaitan dengan hak konstitusi pasangan calon sebagai mantan narapidana,” tambah Herman.
Bawaslu Parigi Moutong berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan Pilkada agar tetap sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh PKPU dan peraturan perundang-undangan.
Apabila terjadi kesengajaan dari KPU Parigi Moutong, Bawaslu akan terlebih dahulu memberikan imbauan sebagai tindakan pencegahan.
“Jika kelalaian tersebut tidak segera ditindaklanjuti, kami akan mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan kami, dalam bentuk penindakan pelanggaran,” pungkas Herman.
