Bisalanews.id-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong (DKP), Mohamad Nasir,S.Pi, M. Si saat di temui oleh media menyampaikan bahwa Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) adalah Program Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik indonesia yang turun ke Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2015,yang saat itu hanya beoperasi beberapa kali dalam kurun waktu satu tahun semenjak di galakan program SPDN di daerah . (23/10/2023)
Sejak tahun 2016 SPDN sudah tidak beroperasi,Hal itu diakibatkan oleh tidak tercapainya target penjualan BBM di SPDN perikanan sesuai kuota dan capaian target yang di berikan oleh Pertamina yang berpengaruh terhadap permintaan pengisian kembali BBM SPDN Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong sehingga SPDN tidak dapat beroperasi sampai hari ini.
” pertama kuota yang diberikan oleh pertamina tidak habis sesuai target, contoh jumlah delapan ribu liter yang mestinya harus habis dalam waktu dua minggu,itu bisa habis dan laku sampai satu bulan bahkan lebih dari satu bulan, ini yang menjadi faktor utama macetnya SPDN sampi hari ini”
Lanjut Nasir, sebenarnya SPDN merupakan tempat pembelian BBM (Solar) dengan harga subsidi. Pembangunan SPDN bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi para nelayan dalam membutuhkan BBM dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan para nelayan meningkat dan lebih sejahtera.
Nasir menambahkan bahwa ada upaya Pemerintah Daerah Parigi Moutong melalui DKP Parigi Moutong yang dalam kurun waktu tiga bulan terakhir melakukan mediasi terhadap penyediaan sarana dan prasarana BBM khusus untuk nelayan yang akan di tempatkan di dua titik,yang pertama di kelurahan kampal Kecamatan parigi dan yang kedua di desa paranggi Kecamatan Ampibabo, persyaratan ini juga harus di sesuaiakan dengan kondisi dan jumlah kapal yang ada di lokasi calon SPDN.
Nasir khawatir jangan sampai sudah ada kuota yang diberikan oleh Pertamina dan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik indonesia kepada Daerah Parigi Moutong tetapi BBM yang ada tidak mampu di habiskan oleh nelayan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pertamina,mengingat BBM jenis solar hanya dipakai oleh jenis kapal diatas lima Gross ton (5 GT) sedangkan untuk perahu yang menggunakan mesin ketinting hanya menggunakan BBM jenis pertalite.
“Sejauh ini dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ada upaya kami untuk memediasi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana BBM khusus untuk nelayan,kebetulan sudah ada dua titik yang diusulkan pada saat ini yang pertama ada di kampal dan kedua di ampibabo,persyaratan ini harus di sesuaikan dengan kondisi dan jumlah kapal.
ada dua alasan kekhawtiran Nasir tidak mengakomodir beberapa usulan dari nelayan untuk memperbanyak SPDN yang pertama adalah tidak mampunya nelayan dalam membeli dan menghabiskan stok BBM di SPDN karena kapal-kapal nelayan yang menjadi konsumen Pertamina nelayan sering berpindah pindah tempat untuk menangkap ikan,alasan kedua yaitu akan ada oknum-oknum yang nakal akan memanfatkan kesempatan ini untuk kerja sama dengan tengkulak yang akan digunakan untuk keperluan industri lain maka hal ini yang menjadi dasar DKP Parigi Moutong membatasi jumlah SPDN.
Serta usaha dan upaya lain yang akan dilakukan oleh DKP terhadap masyarakat nelayan Parigi Moutong dalam mempermudah pengambilan BBM jenis solar dan pertalite, yaitu pihaknya akan meminta kepada pertamina untuk melakukan pelayan secara mobile ke dua titik SPDN yang akan beroperasi nantinya.
“InsyaAllah kami akan meminta dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina sekiranya dapat melakukan pelayanan secara mobile kedua titik SPDN yang akan beroperasi agar supaya pelayanan tidak pasif dan nelayan akan merasa terbantu” tutupnya.
Total Views: 544
