Bisalanews.id, Parmout – Kepala Desa Torue, Kalma A. Mahmud, angkat suara terkait penyegelan kantor desa yang membuat seluruh aktivitas pelayanan publik terhenti. Ia menilai langkah itu berlebihan dan justru merugikan masyarakat yang tengah membutuhkan pelayanan administrasi.
“Penyegelan kali ini membuat pelayanan berhenti total. Padahal, ada warga yang sedang mengurus dokumen penting seperti formulir N1 dan berkas lainnya,” ujar Kalma saat ditemui di Parigi Moutong, Rabu (12/11).
Menurut Kalma, sebelumnya aksi warga hanya sebatas menutup akses sementara, namun masih memberi ruang bagi pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan kali ini, penyegelan dilakukan sepenuhnya, membuat kantor desa lumpuh total.
Ia juga mengungkapkan, pihak yang melakukan penyegelan sempat mengantongi izin dari pemerintah kecamatan. Namun menurutnya, izin tersebut tidak seharusnya digunakan untuk menghentikan pelayanan publik.
“Kalau memang ingin menyampaikan aspirasi, seharusnya tetap ada batasnya. Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu apa-apa ikut dirugikan,” tegas Kalma.
Lebih lanjut, Kalma menyayangkan adanya dugaan perusakan fasilitas kantor desa saat aksi berlangsung. Beberapa fasilitas, seperti kamera pengawas (CCTV) dan pintu belakang kantor, ditemukan dalam kondisi rusak.
“Kami menemukan CCTV rusak dan pintu belakang kantor didobrak. Ini sudah bukan lagi aksi protes, tapi perusakan aset desa,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia berharap pihak kecamatan dan aparat keamanan segera turun tangan untuk menenangkan situasi serta memfasilitasi penyelesaian persoalan agar pelayanan publik bisa kembali berjalan normal.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa kembali mendapatkan pelayanan tanpa hambatan. Kami terbuka untuk dialog, asalkan tidak merugikan warga,” pungkasnya.
