Bisalanews.id,Parmout – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan tajam dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Kritik keras dilontarkan oleh anggota DPRD Parigi Moutong Husen Mardjengi, yang menilai pemerintah daerah tak memiliki arah yang jelas dalam menyelesaikan konflik sosial yang terus berkepanjangan, khususnya di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan.
Dalam forum resmi tersebut, Husen secara gamblang menyebut bahwa Wabup Parigi Moutong tidak menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang memadai dalam merespons konflik yang telah berlangsung hampir satu tahun itu.
“Alih-alih menyelesaikan masalah, wakil bupati malah menambah persoalan baru dengan kegiatan blusukan dan pertemuan-pertemuan yang tidak terarah. Ini justru memperkeruh situasi dan merusak wibawa pemerintah daerah,” tegas Husen di hadapan peserta rapat.
Ia menilai lemahnya koordinasi antara Bupati dan Wakil Bupati menjadi akar persoalan dalam penanganan konflik yang berlarut-larut.
Padahal, menurutnya, konflik seperti yang terjadi di Sigenti seharusnya dihadapi dengan pendekatan yang terukur, edukatif, dan terkonsep.
“Sebagai pemimpin, Wabup semestinya hadir di tengah masyarakat dengan membawa solusi, bukan sekadar tampil tanpa arah. Aspirasi warga perlu ditampung secara serius, bukan hanya dijadikan formalitas,” lanjunya.
Kritik semakin tajam ketika Husen menyinggung insiden yang sempat viral di media sosial, di mana Wabup Parigi Moutong terlihat ditunjuk-tunjuk oleh warga dalam sebuah video.
Ia menyebut kejadian itu sebagai bentuk nyata krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
“Kalau saya yang mengalami perlakuan seperti itu, mungkin saya akan mundur dari jabatan,” ujar Husen dengan nada serius.
Dalam kesempatan yang sama, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik sosial seharusnya menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada stabilitas dan ketertiban masyarakat.
Gagalnya pemerintah daerah dalam menangani kasus Desa Sigenti, menurutnya, dapat menjadi indikator lemahnya kualitas kepemimpinan saat ini.
Husen juga mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong segera turun tangan secara langsung untuk menuntaskan konflik, termasuk membuka kembali kantor desa yang hingga kini masih disegel oleh warga.
“Kita butuh tindakan nyata, bukan retorika. Pemulihan kepercayaan publik harus dimulai dari keberanian pemimpin untuk menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya,” tutup Husen.
