Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 970x250
Infrastruktur

Anleg Feny Kairupan Minta Normalisasi Sungai di Kecamatan Ongka Malino Jadi Prioritas

×

Anleg Feny Kairupan Minta Normalisasi Sungai di Kecamatan Ongka Malino Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong Fraksi PDIP, Feny Kairupan saat RDP bersama Dinas PUPRP.(22/05/2025).Foto.MR

Bisalanews.id, Parmout – Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) untuk memprioritaskan normalisasi sungai di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino.

Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPRP pada Kamis (22/05/2025).

Example 300x600

Anggota Komisi III, Feny Kairupan, menyampaikan keluhan masyarakat Desa Malino yang mendesak adanya normalisasi irigasi akibat meningkatnya debit air sungai yang berdampak langsung pada lahan persawahan warga.

Baca juga :  Ultimatum Keras Bupati Parigi Moutong : Puskesmas Torue Terancam Putus Kontrak, Denda Rp7,6 Juta per Hari Diterapkan

“Ini sangat penting Pak, karena dampaknya ke persawahan masyarakat,” ujar Feny saat RDP berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan hasil dari kegiatan reses yang dilakukannya, khususnya dari warga Dusun Trimurtasari, yang mengeluhkan pengikisan lahan sawah karena tidak terkendalinya aliran air irigasi.

Baca juga :  Disdikbud Parigi Moutong Terapkan Sistem TIK, Hindari Ijasah Palsu

Feny juga menyoroti hilangnya pagu anggaran untuk kegiatan normalisasi di wilayah tersebut akibat efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Saya harap dinas terkait bisa mempertimbangkannya kembali, karena dulu anggarannya ada, tapi terpaksa dihapus akibat efisiensi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPRP Parigi Moutong, Adrudin Nur, mengakui bahwa normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas utama instansinya, terutama dengan meningkatnya intensitas hujan yang memicu persoalan serupa di berbagai wilayah.

Baca juga :  Polres Parigi Moutong Eksekusi Tiga Ekskavator Tambang Emas Ilegal di Kayuboko

“Kita lihat ke depan kondisi keuangan daerah. Apabila mencukupi, mungkin bisa kita lakukan,” tegas Adrudin.

Ia menambahkan bahwa kegiatan normalisasi membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, apalagi saat ini banyak daerah juga mengalami persoalan serupa pada sistem irigasi dan aliran sungai.

Komisi III DPRD berharap pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga kelestarian lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga.

Total Views: 1199

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *