Parigi Moutong, Bisalanews.id– Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya memperketat proses seleksi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian BPBJ Setda Parigi Moutong, yang juga merupakan pelaksana tugas Kadis Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Moh. Aflianto Hamzah, mengatakan setiap perusahaan yang mengikuti proses pengadaan wajib memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, BPBJ tidak akan memberikan ruang bagi perusahaan yang sejak awal telah bermasalah secara administratif maupun berdasarkan ketentuan pengadaan.
“Kalaupun mereka mencoba dengan berbagai cara, tentunya bagi kami tidak akan meloloskan perusahaan-perusahaan yang memang bermasalah,” tegas Aflianto di Kantor Dinas PU Parigi Moutong, Selasa (06/10/2026)
Ia menjelaskan, perusahaan yang dinyatakan lolos dalam proses pengadaan harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan.
Sementara apabila terdapat persoalan saat pekerjaan sudah berjalan, hal tersebut masuk dalam ranah pelaksanaan dan pengendalian kontrak yang menjadi tanggung jawab PPK.
“Kalau ada yang nakal mungkin di sisi pelaksanaan. Itu menjadi tanggung jawab pelaksana melalui pengendalian kontrak di PPK,” jelasnya.
BPBJ juga menyatakan terus mempersiapkan dokumen pengadaan setiap kali terdapat pemeriksaan terhadap paket pekerjaan yang sebelumnya diproses melalui BPBJ.
Aflianto mengatakan pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan kerap tetap bersinggungan dengan BPBJ meskipun pekerjaan tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan.
Pasalnya, proses pengadaan merupakan tahap awal sebelum pekerjaan masuk ke dalam pelaksanaan kontrak.
Karena itu, BPBJ bersama Pokja Pemilihan memastikan seluruh dokumen pengadaan tersimpan dan prosesnya dilaksanakan berdasarkan regulasi serta standar operasional yang berlaku.
“Pegangan kami di BPBJ adalah dokumen dan regulasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Aflianto mengungkapkan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong belum memiliki perusahaan yang masuk daftar hitam atau blacklist pada tingkat daerah.
Namun, terdapat sejumlah perusahaan dari daerah lain maupun dalam skala nasional yang telah masuk daftar hitam pemerintah dan informasinya diteruskan kepada BPBJ.
Perusahaan yang masuk daftar hitam tersebut dipastikan tidak dapat mengikuti proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Khusus Kabupaten Parigi Moutong, sampai saat ini belum ada perusahaan yang kita blacklist,” katanya.
Aflianto berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan. Ia juga mengingatkan perusahaan penyedia agar tidak mencoba memanfaatkan celah dalam proses pengadaan.
“Bagi perusahaan yang nakal, jangan coba-coba,” tegasnya.
BPBJ memastikan proses pengadaan akan tetap dilakukan secara selektif, transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar penyedia yang terpilih benar-benar memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah.
