Bisalanews.id, Parmout – Penolakan terhadap aktivitas pertambangan kembali mencuat di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Kali ini datang langsung dari Kepala Desa Posona, Darmawan, S.Hut, yang secara terbuka meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak menerbitkan izin tambang baru di wilayah desanya.
Pernyataan itu disampaikan Darmawan di hadapan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam kegiatan sosialisasi sektor perkebunan yang digelar PT Agro Karya Anugerah di Kecamatan Kasimbar.
Di tengah dorongan investasi yang masuk ke wilayah Kasimbar, dirinya menegaskan masyarakat Desa Posona lebih memilih pengembangan pertanian dan perkebunan dibanding sektor pertambangan yang dinilai berisiko merusak ruang hidup masyarakat.
“Atas nama masyarakat Desa Posona, kami memohon kepada pak bupati untuk tidak mengeluarkan izin pertambangan di desa kami,” tegas Darmawan. Sabtu, (16/05/2026)
Menurutnya, Desa Posona memiliki potensi pertanian yang besar dan selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.
Sedikitnya terdapat sekitar 200 hektare sawah irigasi dan 60 hektare sawah tadah hujan yang aktif dikelola warga.
Ia khawatir aktivitas pertambangan dapat mengganggu keberlangsungan lahan pertanian, sistem irigasi, hingga kualitas lingkungan di desa tersebut.
“Biarkan emas tetap berada di bawah bumi yang kita pijak. Karena masyarakat Posona ingin mendulang emas di permukaan melalui pertanian dan perkebunan,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan warga.
Dalam sambutannya, Darmawan juga menyinggung sejumlah program pembangunan yang mulai masuk ke wilayah Kecamatan Kasimbar.
Ia menyebut pemerintah daerah saat ini tengah mendorong pembangunan infrastruktur sosial ekonomi melalui program PCU dengan anggaran sekitar Rp500 hingga Rp600 juta untuk pembangunan jalan di lima kecamatan, termasuk Kecamatan Kasimbar.
“Ini juga sudah disampaikan pak bupati, ada lima kecamatan termasuk Kecamatan Kasimbar yang mendapat program pembangunan jalan,” katanya.
Selain itu, Desa Posona juga mendapatkan bantuan bibit dari Balai Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan yang diperuntukkan bagi kelompok tani hutan di wilayah tersebut.
Bagi masyarakat Posona, bantuan tersebut menjadi sinyal bahwa masa depan desa masih sangat bergantung pada sektor agraria, bukan eksploitasi sumber daya tambang.
Desa Posona juga berharap dapat masuk dalam kuota Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) yang akan dibangun di beberapa titik di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kuota Parigi Moutong hanya tiga titik. Mudah-mudahan Desa Posona menjadi salah satunya untuk pembangunan air bersih di desa kami,” ujar Darmawan.
Penolakan tambang yang disampaikan pemerintah desa tidak lepas dari pengalaman panjang masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, termasuk keberadaan PT Trio Kencana.
Ia mengungkapkan masyarakat selama ini merasa hanya diberikan harapan terkait manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan, namun realisasi yang diterima warga dinilai tidak sebanding.
“Kami masyarakat Desa Posona sudah bosan dengan khayalan. Dengan adanya PT Trio Kencana, masyarakat hanya diberi harapan. Bahkan kerugian yang dirasakan mencapai sekitar Rp1 miliar,” ungkapnya.
Ia bahkan menyindir kerugian yang dialami masyarakat jauh lebih besar dibanding penghasilan kepala desa selama menjabat.
“Kalau dihitung, gaji kepala desa selama 16 tahun dua periode tidak cukup menutup kerugian Rp1 miliar itu,” katanya.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap investasi tambang yang selama ini masuk ke wilayah Kasimbar.
Warga menilai keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, sementara risiko terhadap lingkungan dan lahan pertanian justru semakin besar.
Berbeda dengan sektor tambang, Darmawan mengaku lebih optimistis terhadap investasi perkebunan yang ditawarkan PT Agro Karya Anugerah.
Menurutnya, perusahaan tersebut telah menyampaikan komitmen pembangunan fasilitas desa apabila proses Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan selesai tahun ini.
“Insyaallah kalau HGU keluar tahun ini, akan dibangunkan kantor desa, air bersih, dan infrastruktur jalan,” ungkapnya.
