Bisalanews.id, Palu – Di tengah tuntutan transparansi dan sorotan publik yang semakin tajam di era digital, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akhirnya mengambil langkah strategis untuk membenahi tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
Kompleksitas wilayah yang luas, potensi risiko penyimpangan, hingga tekanan akuntabilitas yang kini mudah viral di media sosial menjadi tantangan nyata yang tak bisa lagi diabaikan.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemkab Parigi Moutong resmi menjalin kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), yang berlangsung di Kantor BPKP Sulteng, Jl. Moh. Yamin, Palu, Rabu (06/05/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto.
Dalam sambutannya, Erwin Burase menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk memperkuat fondasi tata pemerintahan yang baik (good governance) di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
“Kami berharap melalui sinergi ini, tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih baik, serta peningkatan kualitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Erwin.
Ia juga menekankan bahwa MoU ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat mitigasi risiko guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Parigi Moutong sebagai daerah dengan cakupan wilayah luas, yakni 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan. Kondisi ini dinilai berimplikasi langsung terhadap kompleksitas pengawasan dan pengelolaan anggaran.
“Sekarang pengawasan ada di mana-mana, salah sedikit saja bisa langsung viral di media sosial. Karena itu, pemerintah dituntut memiliki akuntabilitas yang luar biasa,” tegas Agus.
Menariknya, BPKP menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam mendampingi pemerintah daerah. Agus menyebutkan bahwa paradigma “pengawasan” kini diubah menjadi “pengawalan”, sebagai bentuk dukungan aktif agar tata kelola berjalan lebih baik.
“Kami berkomitmen untuk mendampingi. Kami ingin memastikan Inspektorat benar-benar menjadi tangan kanan Bupati dalam menjaga tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Tak hanya itu, BPKP juga membuka ruang konsultasi seluas-luasnya bagi jajaran Pemkab Parigi Moutong, baik secara formal maupun informal, khususnya terkait manajemen risiko dan pengelolaan keuangan daerah.
Kerja sama ini diharapkan menjadi titik awal pembenahan sistemik yang tidak hanya berhenti pada administrasi, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perencanaan pembangunan, hingga upaya nyata menekan angka kemiskinan.
Prosesi penandatanganan MoU turut disaksikan sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Parigi Moutong, di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Plt. Kadis PUPRP, Plt. Kadis Kominfo, Kabag Hukum dan Kabag Kerjasama, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo (IKP), dan Dinas Perhubungan.
