Bisalanews.id, Sulteng – Data terbaru tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik kembali membuka wajah lain pembangunan di Sulawesi Tengah.
Di tengah gegap gempita investasi, proyek tambang, dan industrialisasi yang terus dipamerkan, angka kemiskinan masih menjadi alarm keras yang tak bisa ditutup dengan pidato seremonial.
Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palu mencatat angka kemiskinan terendah yakni 5,26 persen. Namun kondisi itu berbeda jauh ketika melihat kabupaten lain yang masih berjibaku dengan ketimpangan ekonomi dan sulitnya akses kesejahteraan.
Kabupaten Banggai berada di angka 6,23 persen. Sementara dua daerah industri yang selama ini disebut-sebut sebagai “mesin ekonomi” Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, ternyata masih mencatat angka kemiskinan 10,38 persen. Fakta ini menjadi tamparan keras terhadap narasi kemajuan yang selama ini dibangun.
Ledakan industri rupanya belum otomatis mengangkat seluruh rakyat keluar dari garis kemiskinan. Gedung-gedung smelter mungkin menjulang tinggi, namun di balik asap industri, masih ada warga yang hidup dalam keterbatasan, kesenjangan, dan tekanan ekonomi.
Di posisi berikutnya, Kabupaten Sigi berada di angka 10,47 persen, disusul Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 11,49 persen. Kemudian Kabupaten Tolitoli 12,20 persen, Kabupaten Buol 12,48 persen, Kabupaten Banggai Laut 12,71 persen, dan Kabupaten Poso 12,90 persen.
Yang cukup memprihatinkan, Kabupaten Parigi Moutong tercatat di angka 13,51 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menikmati dampak nyata pembangunan daerah, meski sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya alam terus menjadi tulang punggung ekonomi.
Sementara itu, Kabupaten Donggala berada di angka 14,66 persen dan Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni 14,67 persen. Ini menjadi sinyal serius bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih sangat nyata.
Data ini sekaligus mematahkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis menghadirkan kesejahteraan. Faktanya, investasi besar belum tentu sejalan dengan pemerataan hasil pembangunan. Di banyak daerah, masyarakat justru masih berhadapan dengan mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja layak, rendahnya akses pendidikan, hingga minimnya layanan kesehatan.
Ironisnya, di tengah klaim keberhasilan pembangunan dan angka pertumbuhan ekonomi yang kerap dipamerkan, masih ada ribuan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: pembangunan sebenarnya untuk siapa?
Pemerintah daerah di seluruh Sulawesi Tengah dituntut tidak hanya mengejar angka investasi dan proyek mercusuar, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat kecil. Sebab jika kemiskinan masih tinggi, maka kemajuan yang dibanggakan hanya akan menjadi etalase statistik tanpa keadilan sosial.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, fakta kemiskinan di Sulawesi Tengah menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati bukan sekadar beton, tambang, atau industri raksasa, melainkan bagaimana rakyat bisa hidup layak, makan cukup, bekerja dengan aman, dan memiliki masa depan yang pasti.
