Parigi Moutong, Bisalanews.id – Polemik dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi jenis solar di SPBU Sausu kembali menjadi sorotan publik. Di tengah mencuatnya berbagai informasi dan keluhan masyarakat mengenai dugaan permainan solar subsidi yang melibatkan oknum pengawas SPBU, Ahmad Fauzi dan Agung Bayu. Sikap diam lima anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Daerah Pemilihan Torue, Balinggi, dan Sausu (Tobasa) turut menuai tanda tanya.
Kelima legislator tersebut yakni Alfres Masboy Tonggiroh, Ni Wayan Leli Pariani, Sugianto Rerungan, Yolanda Mambu, dan Ketut Mardika.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada kelima anggota DPRD tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, tidak satu pun memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait berbagai persoalan yang berkembang mengenai dugaan penyalahgunaan distribusi solar subsidi di wilayah Sausu.
Tidak hanya kepada para legislator, media juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya terkait dugaan kejanggalan dalam mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi untuk sektor pertanian. Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut juga tidak membuahkan hasil karena tidak memperoleh respons maupun tanggapan dari yang bersangkutan.
Sikap bungkam para wakil rakyat maupun pejabat teknis tersebut dinilai sejumlah warga tidak sejalan dengan fungsi pengawasan dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dalam memberikan penjelasan kepada publik, terlebih persoalan yang berkembang menyangkut penyaluran BBM subsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
“Seharusnya DPRD hadir untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak, bukan justru memilih diam ketika muncul dugaan persoalan seperti ini,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan masyarakat tidak hanya mengarah pada dugaan permainan solar subsidi di tingkat SPBU maupun pihak-pihak yang diduga menjadi perantara. Dugaan lain juga muncul terkait mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi bagi sektor pertanian.
Seorang petani yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku menduga terdapat kejanggalan dalam penerbitan barcode solar subsidi. Menurutnya, barcode diduga diterbitkan bukan hanya pada musim tanam dan musim panen, tetapi juga pada masa pemeliharaan tanaman, ketika kebutuhan penggunaan solar oleh petani relatif sangat minim.
“Pada masa pemeliharaan sebenarnya penggunaan solar sangat sedikit. Namun barcode tetap diterbitkan. Kami menduga barcode tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat,” ungkap sumber tersebut.
Lebih lanjut, sumber tersebut menduga rekomendasi penerbitan barcode tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian. Menurutnya, terdapat dugaan barcode diterbitkan langsung oleh dinas terkait tanpa melalui prosedur yang seharusnya dijalankan.
Dugaan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum maupun instansi pengawas guna memastikan apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila dugaan tersebut terbukti benar, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip penyaluran BBM subsidi yang harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Penyalahgunaan barcode maupun distribusi solar subsidi juga berpotensi merugikan petani yang benar-benar berhak menerima fasilitas subsidi dari pemerintah.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas, Pertamina, serta lembaga terkait segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi solar subsidi di wilayah Sausu. Pemeriksaan juga diharapkan mencakup mekanisme penerbitan barcode bagi sektor pertanian guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas subsidi pemerintah.
Selain itu, publik juga menunggu sikap politik para anggota DPRD dari Dapil Tobasa. Sebagai representasi masyarakat di wilayah yang menjadi pusat polemik tersebut, fungsi pengawasan DPRD dinilai sangat penting dalam mengawal transparansi distribusi BBM subsidi dan memastikan hak petani, nelayan, serta masyarakat kecil tidak dirugikan oleh praktik-praktik yang menyimpang.
