Bisalanews.id, Parmout – Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 menunjukkan capaian yang tergolong tinggi.
Namun di balik angka-angka tersebut, tersimpan persoalan serius, ketimpangan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai menjadi “rem tangan” bagi percepatan pembangunan.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, secara terbuka mengungkap kondisi tersebut dalam forum Musrenbang RKPD 2027.
Ia menyebut, secara agregat kinerja pemerintah daerah sebenarnya mampu melesat lebih tinggi jika seluruh OPD bekerja dengan standar yang sama.
“Secara umum kinerja kita tinggi, bahkan berpotensi di atas 90 persen. Tapi masih ada beberapa OPD yang kinerjanya rendah, sehingga menahan capaian keseluruhan,” tegas Irwan. Senin (30/03/2026)
Ia menilai disparitas kinerja ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah mendasar yang harus segera dibenahi.
Menurutnya, selama masih ada OPD yang bekerja di bawah standar, maka target pembangunan akan selalu berjalan pincang.
“Kalau semua OPD bergerak optimal dan seirama, capaian kita bisa melonjak jauh lebih tinggi. Tapi kalau masih ada yang tertinggal, maka hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, Irwan juga menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum tuntas: lemahnya sistem pelaporan di sejumlah OPD. Kondisi ini dinilai menghambat transparansi sekaligus menyulitkan proses evaluasi kinerja secara objektif.
“Masih ada laporan kinerja yang sulit diakses. Padahal tanpa data yang valid, kita seperti berjalan dalam gelap. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya dengan nada tegas.
Di tengah berbagai catatan kritis tersebut, Parigi Moutong tetap mencatat capaian positif pada indikator makro. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan menjadi 13,51 persen pada tahun 2025—angka terendah sepanjang sejarah daerah.
Namun, Irwan mengingatkan bahwa capaian itu belum layak membuat semua pihak berpuas diri. Pasalnya, angka tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.
“Memang trennya menurun, tapi belum cukup tajam. Artinya, kerja kita belum selesai. Program pengentasan kemiskinan harus lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa sejumlah indikator lain, seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, masih membutuhkan akselerasi serius agar mampu bersaing di tingkat regional.
Menurut Irwan, hasil evaluasi ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh perangkat daerah untuk berbenah, bukan sekadar laporan tahunan yang berakhir di meja rapat.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi menjadi cambuk bagi kita semua. Kita harus bekerja lebih disiplin, terukur, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia pun menutup dengan peringatan sekaligus harapan agar seluruh OPD tidak lagi bekerja secara parsial, melainkan membangun sinergi nyata demi mendorong lompatan pembangunan di Parigi Moutong.
“Kalau kita ingin maju, tidak boleh ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri atau setengah hati. Semua harus satu arah, satu ritme, dan satu tujuan: pelayanan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.
