Bisalanews.id, Parmout – Dugaan skandal pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Parigi Moutong kian mencuat dan mengarah pada indikasi praktik terstruktur yang diduga merugikan keuangan daerah.
Alih-alih tepat sasaran, anggaran yang seharusnya menjadi hak petugas pemadam kebakaran (Damkar) justru diduga “dibagi rata” kepada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung di lapangan.
Data yang dihimpun menyebutkan, dari sekitar 70 personel Damkar yang benar-benar berjibaku memadamkan api, jumlah penerima upah lelah justru membengkak menjadi 117 orang.
Sebanyak 47 nama tambahan diduga kuat tidak menjalankan tugas di lapangan, namun tetap menikmati aliran dana tersebut.
Lebih mencengangkan lagi, sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sejak awal operasi, banyak personel tidak dibekali surat tugas resmi. Kondisi ini membuka celah manipulasi data penerima upah.
“Tidak ada dasar jelas. Tanpa surat tugas, siapa saja bisa dimasukkan sebagai penerima. Ini sangat rawan dimainkan,” tegas sumber tersebut. Rabu (25/03/2026)
Ironisnya, ketimpangan pembagian upah justru memperlihatkan dugaan ketidakadilan yang mencolok.
Personel yang mempertaruhkan keselamatan dengan bekerja penuh selama 1×24 jam di lapangan mengaku hanya menerima upah minim, bahkan lebih kecil dibanding mereka yang tidak terlibat langsung.
“Ada yang cuma antar makanan, tapi dihitung 10 hari kali Rp100 ribu. Sementara kami yang di lapangan siang malam, justru dapat lebih sedikit. Ini tidak masuk akal,” ungkap salah satu personel Damkar dengan nada kecewa.
Tak berhenti di situ, dugaan penyimpangan juga mengarah pada penggunaan anggaran operasional.
Dana sekitar Rp400 juta yang digelontorkan untuk mendukung penanganan karhutla diduga tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya.
Sejumlah peralatan Damkar yang rusak dilaporkan tetap tidak diperbaiki, bahkan tidak ada pengadaan baru saat kondisi darurat berlangsung.
“Anggaran besar, tapi alat tetap rusak. Ini patut dipertanyakan, uangnya ke mana?” lanjut sumber tersebut.
Puncaknya, muncul dugaan serius adanya oknum pejabat yang menguasai aliran dana tersebut secara pribadi.
Dana BTT disebut sempat ditarik dari kas daerah, lalu ditempatkan di rekening pribadi sebelum didistribusikan.
Praktik ini, jika terbukti, berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan negara.
Padahal, secara regulasi, penggunaan BTT hanya diperbolehkan saat status darurat dan wajib digunakan secara transparan serta tepat sasaran, baik untuk kebutuhan personel maupun kelengkapan operasional.
Setiap pencairan juga harus melalui mekanisme pengajuan berbasis kebutuhan riil dari OPD terkait.
Rangkaian temuan ini menguatkan dugaan adanya praktik penyimpangan sistematis yang tidak hanya merugikan petugas di lapangan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah.
Desakan publik kini mengarah pada aparat penegak hukum untuk segera turun tangan, mengusut tuntas dugaan skandal ini, serta menelusuri aliran dana hingga ke pihak-pihak yang diduga terlibat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Parigi Moutong masih belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai tudingan serius tersebut.
