Bisalanews.id, Parmout – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang digelar di ruang sidang DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mewakili Bupati Parigi Moutong dalam rapat paripurna tersebut.
Dalam penyampaiannya, Sutoyo menyoroti berbagai persoalan pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan dalam forum rapat harus benar-benar dicatat dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait agar tidak hanya menjadi bahan diskusi tanpa realisasi di lapangan.
“Yang pertama informasinya terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Ini saya minta dicatat Pak Asisten. Tidak ada gunanya juga kalau kita bicara banyak, tapi kalau tidak dicatat dan tidak menjadi realitas, ini juga tidak ada gunanya,” ujar Sutoyo dalam rapat paripurna tersebut. Selasa, (03/03/2026)
Sebagai tindak lanjut dari berbagai persoalan yang muncul, Sutoyo mengungkapkan bahwa Komisi IV DPRD Parigi Moutong berencana menggelar rapat besar setelah Hari Raya Idulfitri dengan melibatkan seluruh pihak terkait di sektor kesehatan.
Ia menjelaskan, Komisi IV akan mengundang seluruh kepala puskesmas yang berjumlah 24 puskesmas, tiga direktur rumah sakit, serta Kepala Dinas Kesehatan untuk duduk bersama membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan di daerah.
“Nanti setelah lebaran, Komisi IV akan mengundang semua kepala puskesmas dari 24 puskesmas, kemudian tiga direktur rumah sakit dan kepala dinas untuk kita rapatkan dalam satu ruangan,” jelasnya.
Menurut Sutoyo, langkah tersebut dilakukan agar seluruh persoalan terkait sistem rujukan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) dapat dibahas secara menyeluruh dan ditemukan solusi yang jelas.
Ia menilai program UHC yang dicanangkan pemerintah daerah merupakan langkah yang baik dan patut didukung, terlebih pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program tersebut.
“Program ini niat Bapak Bupati bagus. Anggaran yang kita keluarkan juga tidak sedikit, hampir Rp20 miliar untuk UHC. Maka kalau masih ada persoalan, kita harus duduk bersama mencari solusi,” katanya.
Selain persoalan kesehatan, Sutoyo juga menyoroti pelaksanaan program LPG gratis yang merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Parigi Moutong.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan program tersebut belum berjalan maksimal di beberapa desa.
Menurutnya, sejumlah masyarakat telah menerima kartu LPG gratis, namun ketika hendak mengambil gas di pangkalan, mereka justru diminta membayar oleh pihak pangkalan.
“Ada beberapa desa yang melapor kepada kami. Mereka sudah memegang kartu LPG gratis, tapi ketika datang ke pangkalan, pemilik pangkalan justru bertanya siapa yang membayar,” ungkap Sutoyo.
Ia meminta pemerintah daerah segera merapikan mekanisme teknis pelaksanaan program tersebut agar masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat dari program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
“Saya pikir program Pak Bupati ini bagus dan kami mendukung. Cuma teknisnya perlu dirapikan supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tegasnya.
Sutoyo juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk turut mengecek kondisi di lapangan, khususnya di daerah pemilihan masing-masing, guna memastikan apakah persoalan serupa juga terjadi di desa-desa lainnya di Kabupaten Parigi Moutong.
