Bisalanews.id,Parmout – Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong yang membahas hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2027 berlangsung dinamis.
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Parigi Moutong, Husen Mardjengi, secara langsung menyampaikan masukannya kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda, Adrudun Nur, yang hadir mewakili Bupati.
Husen menyoroti pernyataan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, yang dalam sejumlah pidato resmi menyebut alokasi pokir sebesar Rp1 miliar untuk setiap anggota DPRD.
Menurutnya, pernyataan tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Ia menilai, penyampaian angka Rp1 miliar dalam forum terbuka berpotensi membentuk harapan besar di publik, sementara realitas kemampuan fiskal daerah belum tentu mampu menjamin realisasi penuh.
“Saya sengaja menyampaikan ini supaya masyarakat tahu kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai setelah mendengar pidato resmi, masyarakat mengira pokir Rp1 miliar itu pasti terealisasi penuh,” tegas Husen. Selasa, (03/03/2026)
Ia mengungkapkan, setiap masa reses anggota DPRD menerima puluhan hingga ratusan proposal dari masyarakat, mencakup pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi. Namun, dalam praktiknya tidak semua aspirasi tersebut dapat diwujudkan.
“Setiap reses, kami menerima puluhan bahkan ratusan proposal. Tapi dalam praktiknya, satu kegiatan saja bisa terealisasi itu sudah sangat bersyukur,” ujarnya.
Menurut Husen, seluruh aspirasi masyarakat sebenarnya telah diinput ke dalam sistem perencanaan untuk tahun anggaran 2027 sejak 2026. Namun realisasinya tetap bergantung pada kapasitas keuangan daerah dan prioritas kebijakan pemerintah.
“Supaya terang, semua usulan itu sudah kami input dalam sistem. Tapi masyarakat juga harus memahami, tidak semua proposal bisa langsung diwujudkan. Ada mekanisme dan keterbatasan anggaran yang harus kita hadapi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan untuk menyerang pihak eksekutif, melainkan bentuk tanggung jawab moral agar tidak terjadi kesalahpahaman antara harapan masyarakat dan kemampuan riil pemerintah daerah.
“Saya bukan mau obok-obok siapa-siapa. Tapi kondisi ini harus dibuka apa adanya supaya masyarakat tidak terus menagih dengan asumsi semua pasti terealisasi,” katanya.
Meski demikian, Husen tetap mengapresiasi komitmen yang telah disampaikan perwakilan Bupati dalam forum tersebut. Ia berharap komitmen alokasi pokir Rp1 miliar per anggota tidak berhenti sebagai pernyataan politik, melainkan memiliki kejelasan arah dan mekanisme realisasi yang terukur.
“Apa yang tadi disampaikan sudah kami aminkan bersama. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Tinggal bagaimana komitmen pokir Rp1 miliar per anggota itu diperjelas dan benar-benar didorong pelaksanaannya,” pungkasnya.
