Bisalanews.id,Parmout — Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tengah menghadapi kondisi bencana yang cukup serius pada awal tahun 2026.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, sementara bencana kekeringan melanda beberapa kecamatan dan berdampak langsung pada ratusan kepala keluarga.
Di Kecamatan Parigi Barat, kekeringan melanda Dusun 1, 2, dan 3 Desa Jono Kalora. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Parigi Moutong, krisis air bersih di wilayah tersebut telah berlangsung sejak tahun lalu dan semakin parah akibat kemarau panjang sejak awal Januari 2026.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Rivai S.T., mengatakan minimnya curah hujan menyebabkan debit sumber air masyarakat menyusut hingga mengering, termasuk Sungai Jono Kalora yang selama ini menjadi tumpuan warga.
“Sebanyak 421 Kepala Keluarga terdampak. Warga terpaksa mengambil air dari luar desa, dengan jarak yang cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Rivai.
Sebagai langkah darurat, BPBD Parigi Moutong melakukan dropping air bersih menggunakan trailer tangki selama beberapa hari ke depan.
Selain itu, BPBD juga terus melakukan pemantauan terhadap potensi karhutla yang masih mengancam sejumlah wilayah rawan.
Namun, di tengah upaya penanganan bencana tersebut, ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong di lokasi bencana menjadi sorotan masyarakat.
Keduanya dikabarkan sedang mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, sementara wilayah yang dipimpinnya tengah dilanda bencana secara bersamaan.
Sejumlah warga menilai kondisi tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan penanganan bencana oleh pimpinan daerah.
Seorang warga Parigi Moutong yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap kepala daerah.
“Kami melihat penanganan bencana ini seperti tidak dianggap serius. Kepala daerah tidak pernah terlihat langsung di lapangan saat masyarakat sedang kesulitan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung intensitas kunjungan kepala daerah yang dinilai berbeda saat masa kampanye dan setelah terpilih.
“Jangan hanya waktu kampanye kunjungan dimasifkan, sampai ke pelosok-pelosok didatangi. Setelah jadi bupati, masyarakat justru seperti dilupakan,” katanya dengan nada kecewa.
Menurut warga, kehadiran langsung kepala daerah di tengah masyarakat yang terdampak bencana memiliki arti penting, tidak hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai bentuk empati dan tanggung jawab moral kepada rakyat.
Hingga saat ini, penanganan bencana di Parigi Moutong masih ditangani oleh BPBD bersama unsur TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, serta relawan.
BPBD memastikan upaya penanganan terus dilakukan semaksimal mungkin meski di tengah keterbatasan sumber daya.
BPBD menjelaskan bahwa pemantauan dan mitigasi bencana akan terus ditingkatkan, baik untuk mengantisipasi karhutla susulan maupun dampak lanjutan dari kekeringan yang masih berlangsung.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, menjaga lingkungan dari potensi kebakaran, serta menggunakan air secara bijak selama kondisi cuaca ekstrem masih terjadi.
