Bisalanews.id, Parmout – Upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat pesisir terus menjadi perhatian serius Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolair) Polres Parigi Moutong.
Di bawah komitmen Kasat Polair, Iptu Gigih Winanda, S.H, jajaran Satpolair tidak hanya fokus pada tugas penegakan hukum di wilayah perairan, tetapi juga aktif memberikan edukasi serta solusi atas persoalan sosial yang dihadapi para nelayan.
Komitmen itu terlihat saat Kasubnit Binmas Perairan, Aiptu I Ketut Budiana, melaksanakan kegiatan rutin turun ke masyarakat pesisir dan kelompok nelayan.
Dalam dialog tersebut, ia menemukan bahwa sebagian besar nelayan di Parigi Moutong belum memiliki Kartu KUSUKA—identitas resmi yang menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kartu KUSUKA memegang peran penting bagi nelayan untuk memperoleh fasilitas seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Pemerintah untuk Nelayan (BPAN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan alat tangkap, hingga subsidi BBM. Tanpa kartu ini, banyak nelayan bekerja tanpa perlindungan maupun akses terhadap program pemberdayaan.
Menyikapi kondisi tersebut, Aiptu Ketut Budiana bergerak cepat dengan mengumpulkan data nelayan melalui ketua RT dan RW, lalu berkoordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong serta BPJS Ketenagakerjaan.
Upaya ini bertujuan memastikan nelayan mendapatkan hak-hak mereka sebagai pelaku usaha perikanan, termasuk jaminan sosial yang selama ini belum mereka nikmati.
Langkah pendataan ini menjadi krusial mengingat profesi nelayan memiliki risiko tinggi. Tidak sedikit kasus kecelakaan kerja di laut yang menyebabkan luka berat, hilang saat melaut, bahkan meninggal dunia. Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, nelayan memperoleh perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta beasiswa pendidikan untuk anak apabila terjadi musibah.
Satpolair juga membantu proses pendataan kolektif KTP dan KK untuk memperlancar pendaftaran massal Kartu KUSUKA, termasuk menjembatani nelayan di wilayah terpencil yang kesulitan mengakses kantor DKP.
Upaya terstruktur ini mulai menunjukkan hasil yang signifikan, ditandai dengan semakin banyak nelayan yang kini memiliki identitas resmi sehingga penyaluran bantuan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
“Kami di Satpolair Polres Parigi Moutong tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan perairan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat pesisir merasakan kehadiran Polri dalam bentuk pelayanan dan kepedulian.
Kartu KUSUKA bukan hanya identitas, tetapi pintu bagi nelayan untuk mendapatkan perlindungan dan akses bantuan pemerintah. Kami akan terus mendampingi mereka agar tidak ada lagi nelayan yang bekerja tanpa jaminan keselamatan dan kesejahteraan,” ungkap Iptu Gigih Winanda.
Lebih lanjut, Iptu Gigih menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir bukan hanya menyangkut keamanan dan ketertiban, tetapi juga merupakan komitmen kemanusiaan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat perairan.
