Bisalanews.id, Parmout – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyampaikan pandangan akhir terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 dalam rapat paripurna, Senin (29/9/2025). Pandangan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Salimun Mantjabo, yang menekankan sejumlah poin strategis untuk perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja daerah agar lebih berpihak pada kepentingan publik. Mereka mengingatkan agar kegiatan seremonial yang minim manfaat dikurangi, sementara program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, Fraksi NasDem memberikan perhatian pada kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai paruh waktu. Mereka mendesak agar pembayaran gaji dilakukan tepat waktu tanpa penundaan, karena hal itu merupakan hak dasar yang menunjang kehidupan para pegawai.
Fraksi NasDem juga menyoroti persoalan pengisian jabatan tinggi pratama di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mereka mengusulkan agar Bupati Parimo, Erwin Burase, melakukan job fit terhadap kepala OPD sebelum assessment dilaksanakan. Langkah ini dinilai akan membuat pengisian jabatan lebih objektif sesuai kebutuhan daerah.
Selain itu, usulan perampingan SKPD serumpun turut disampaikan. Menurut Fraksi NasDem, langkah tersebut dapat mengefisienkan anggaran, terlebih di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Efisiensi fiskal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja birokrasi daerah.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penataan birokrasi berbasis kompetensi. Mereka meminta agar Bupati tidak menempatkan pejabat berdasarkan tekanan politik atau kepentingan kelompok, melainkan berdasarkan keilmuan dan profesionalisme.
Di sisi lain, potensi konflik antara kepala desa dan masyarakat juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan berpotensi menimbulkan tindakan anarkis.
“Dengan berbagai masukan ini, kami berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegas Fraksi NasDem melalui pandangan akhirnya.
Pandangan akhir ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem dalam mengawal pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong.
