Example 7970x250
Sosial Masyarakat

Parigi Moutong Siapkan Sekolah Rakyat Terpadu untuk Wilayah Terpencil

×

Parigi Moutong Siapkan Sekolah Rakyat Terpadu untuk Wilayah Terpencil

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parimo, Ince Pina, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/05/2025).

Bisalanews.id,Parmout – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus mendorong pemerataan akses pendidikan dengan mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah konsep pendidikan terpadu dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Baca juga :  Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Tegaskan Kampus II Donggala dan Kampus III Parigi Moutong Legal Secara Aturan

“Untuk Sekolah Rakyat, tetap dikoordinasikan oleh Bappelitbangda karena kami yang mengoordinasikan semua OPD,” ungkap Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parimo, Ince Pina, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/05/2025).

Menurut Ince, meskipun pemetaan lokasi pembangunan masih dalam proses, rencana awal menyebutkan sekolah tersebut akan dibangun di desa-desa yang sulit dijangkau, dengan lahan yang disiapkan mencapai 10 hektare.

Baca juga :  Rahmat Syah Tawainella Bantu Perayaan Lebaran Ketupat di Bantaya

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi konkret terhadap kesenjangan akses pendidikan di daerah pelosok.

Dengan menyatukan berbagai jenjang pendidikan dalam satu kompleks, program ini akan memudahkan anak-anak yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa bersekolah.

“Kalau ini bisa diwujudkan dengan baik, dampaknya akan luar biasa bagi anak-anak di pelosok yang selama ini hanya bisa bermimpi untuk sekolah,” kata Ince.

Baca juga :  KPU Parigi Moutong Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada Sebesar Rp1,63 Miliar ke Kas Daerah

Selain fokus pada pendidikan, Bappelitbangda Parimo juga mengintegrasikan aspek kebudayaan dalam pembangunan berkelanjutan.

Penguatan budaya menjadi bagian dari program prioritas nasional yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

“Program kebudayaan itu sudah jadi prioritas nasional, dan daerah wajib melaksanakannya. Salah satunya melalui pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan,” jelas Ince.

Total Views: 1400

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *