Bisalanews.id,Parmout — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berencana menambah armada pemadam kebakaran (damkar) serta sarana dan prasarana (sarpras) pertanian di Kabupaten Parigi Moutong.
Langkah ini diambil guna meningkatkan pelayanan publik dan produktivitas petani di wilayah yang dikenal memiliki wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Tengah.
“Bukan hanya di damkar, kita juga memikirkan supaya di pertanian kita, Pemprov bisa membuat brigade pertanian untuk membantu para bupati yang kemungkinan kesulitan alat pertanian,” ujar Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Parigi, Rabu (15/5/2025).
Ia menyebutkan bahwa bantuan alat-alat pertanian tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah, dan akan langsung diberikan kepada para petani.
“Kami akan memberikan langsung alat, untuk membantu petani,” tegasnya.
Menurut Anwar, keberadaan brigade pertanian dan penyeragaman alat pertanian akan mendorong sinkronisasi jadwal tanam petani di seluruh wilayah Parigi Moutong, sehingga produktivitas bisa lebih optimal.
Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya penambahan armada damkar di Parigi Moutong, mengingat kabupaten ini memiliki cakupan wilayah luas dari utara hingga selatan, serta populasi penduduk yang tinggi menjadi yang terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Saya kira itu menjadi sebuah kebutuhan. Mungkin saya akan bicarakan bersama. Parigi Moutong ini ada ujung, ada tengah, ada selatan, ada utara. Maka saya sangat memberi perhatian,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Anwar Hafid juga menyinggung pentingnya pendekatan pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan, terutama wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten.
Ia mendorong agar Bupati Parigi Moutong yang terpilih nantinya dapat memberikan kewenangan kepada camat, terutama di wilayah utara, melalui dukungan dana hibah dari Pemprov Sulawesi Tengah .
“Sehingga masyarakat itu tidak semua mengurus perizinan langsung ke kabupaten, jadi cukup camat yang selesaikan. Bayangkan kalau dari Moutong datang urus perizinan di kabupaten, berapa besar biaya yang dikeluarkan,” ucapnya.
Anwar optimistis, dengan sistem pendelegasian yang tepat, masyarakat akan terbantu dan akses layanan publik akan semakin efisien.
“Dengan pendelegasian kepada camat, insyaallah itu akan menjadi sesuatu hal yang meringankan masyarakat,” pungkasnya.
