Bisalanews.id – Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Parigi, Tosim Lamando, dengan tegas mengungkapkan bahwa seluruh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Parigi yang baru dilantik harus menjalankan peran sebagai petugas ad-hoc. Mereka dilarang memiliki afiliasi dengan partai politik, calon legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden.(25/01/2024)
Dalam sebuah pernyataan, Tosim Lamando menyatakan, “Kami telah memberikan himbauan kepada seluruh anggota KPPS yang baru dilantik agar mematuhi aturan netralitas dan menjaga integritas.
Mereka tidak diperkenankan berpihak kepada pihak manapun selama proses pemungutan suara.”
Lebih lanjut, Ketua PPK Kecamatan Parigi menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan netralitas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Apabila dalam waktu satu bulan ini kami menerima laporan dari masyarakat terkait keterlibatan anggota KPPS dalam politik praktis, tindakan sesuai ketentuan akan segera dilakukan,” ungkap Tosim.
Penting untuk dicatat bahwa sangsi terhadap anggota KPPS yang terlibat dalam politik praktis bukanlah kewenangan langsung dari PPK.
Tosim Lamando menjelaskan, “Untuk sanksi terhadap KPPS yang terlibat dalam politik praktis, kewenangan ada pada pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong.
Kami berkoordinasi dengan mereka untuk memastikan penegakan aturan yang adil dan berlaku bagi semua.”
Dengan langkah-langkah proaktif ini, PPK Kecamatan Parigi berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan suara di wilayahnya.
Masyarakat diharapkan ikut serta dalam mengawasi dan melaporkan setiap potensi pelanggaran agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik.
Total Views: 797
