Bisalanews.id, Parmout – Yushar secara resmi melaporkan Ketua Asosiasi Pengusaha Durian Indonesia (Apdurin), Hengky Idrus, ke Polres Parigi Moutong atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah terhadap Panitia Kerja (Panja) DPRD yang menangani persoalan Packing House durian, Selasa (17/03/2026).
Laporan tersebut dilayangkan setelah serangkaian pernyataan yang diduga berasal dari terlapor beredar luas di grup percakapan WhatsApp. Dalam aduannya, Yushar menilai pernyataan tersebut tidak hanya menyerang pribadi, tetapi juga merusak marwah lembaga DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, terlapor disebut berulang kali menyebarkan opini negatif serta tuduhan yang dinilai tidak berdasar terhadap Panja DPRD. Bahkan, dalam beberapa pernyataan, terlapor diduga menggunakan kata-kata kasar dan provokatif yang mengarah pada penghinaan terhadap pejabat legislatif dan eksekutif.
Tak hanya itu, terlapor juga diduga secara terang-terangan melontarkan kata “goblok” kepada DPRD, khususnya Panja, serta menuding kerja-kerja Panja ditunggangi kepentingan bisnis tertentu. Tuduhan tersebut dinilai sebagai serangan serius terhadap integritas lembaga.
Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah dugaan penyebaran informasi bohong terkait perjalanan dinas Panja DPRD. Terlapor disebut menyatakan bahwa Panja melakukan perjalanan ke Badan Karantina di Palu untuk mengurus izin perusahaan tertentu, namun ditolak.
“Faktanya, Panja DPRD tidak pernah melakukan perjalanan dinas tersebut, apalagi membawa dokumen perusahaan untuk mengurus izin,” tegas pihak pelapor.
Selain itu, pernyataan terlapor yang menyebut perusahaan wajib berkoordinasi dengan Apdurin dalam pengurusan izin ekspor juga dinilai menyesatkan. Menurut pelapor, pemerintah pusat telah memberikan kemudahan perizinan langsung kepada pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku.
Akibat dari pernyataan-pernyataan tersebut, Yushar menilai telah terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Kepercayaan publik terhadap DPRD pun disebut ikut terdampak, sementara kehormatan anggota Panja yang tengah menjalankan fungsi pengawasan dinilai tercoreng.
Padahal, Panja DPRD dibentuk untuk menjalankan mandat undang-undang, termasuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki iklim investasi, memberikan kemudahan bagi investor, serta menata tata kelola Packing House durian demi kesejahteraan masyarakat, baik pekerja maupun petani.
