Bisalanews.id, Parmout – Dampak kekeringan yang melanda wilayah Kecamatan Parigi Barat dan Parigi Kota mulai dirasakan serius oleh masyarakat.
Selain mengganggu aktivitas pertanian, kondisi ini juga memicu krisis air bersih di sejumlah desa akibat pengelolaan aliran sungai yang dinilai belum tertata dengan baik.
Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, menanggapi persoalan tersebut dengan menyoroti adanya peralihan aliran sungai Parigimpuu ke Bendungan Tamolaya untuk kebutuhan pertanian tanpa penjadwalan pembagian air yang jelas.
Akibatnya, sejumlah desa seperti Desa Lobu, Jono Kalora, Pombalowo, dan Mertasari mengalami kekurangan pasokan air.
Menurut Alfres, pengelolaan air irigasi tidak bisa dilakukan secara serampangan.
Pemerintah Daerah, kata dia, harus memastikan adanya pengaturan waktu distribusi air yang tegas serta pengawasan langsung di lapangan.
“Kalau itu lahan petani, harus ada penjadwalan dan penjagaan pintu irigasi. Kalau tidak diatur, orang bisa buka sendiri dan itu berbahaya,” jelas Alfres.
Ia menekankan bahwa pembagian air harus mempertimbangkan kebutuhan seluruh pihak, baik petani maupun masyarakat umum.
Ketidakseimbangan distribusi air, lanjutnya, berpotensi menurunkan debit air sungai dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau tidak dijaga, orang yang butuh air bisa buka sendiri, bahkan tengah malam. Ini yang berbahaya dan bisa memicu konflik,” tambahnya.
Selain krisis air bersih, Alfred juga menyoroti dampak lanjutan kekeringan yang diperparah oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi tersebut menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah, khususnya Parigi Barat dan Parigi , sehingga berdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat.
“Tanaman gagal panen, masyarakat sudah teriak mau makan apa. Artinya mereka berharap ada bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.
Ia menilai situasi ini sudah masuk kategori bencana dan membutuhkan penanganan cepat tanpa harus menunggu terjadinya bencana lanjutan.
Alfres mendorong Pemda agar segera menyalurkan bantuan sosial berupa sandang dan pangan kepada warga terdampak.
“Kalau sudah sekritis itu, harus ada upaya segera. Bantuan seperti sembako harus diberikan, bukan menunggu bencana lain baru ada bantuan,” tegasnya.
Sebagai pimpinan DPRD Parigi Moutong, Alfres menyatakan akan terus mendorong Pemda untuk melakukan identifikasi lapangan secara menyeluruh dan mengambil langkah konkret, termasuk penyaluran bantuan sosial secara gratis bagi masyarakat yang benar-benar terdampak.
“Kalau memang sudah susah mendapatkan makanan karena gagal panen, tentu harus ada intervensi pemerintah, dengan memberikan bantuan beras dan kebutuhan pokok lainnya,” tuturnya.
Terkait peninjauan lapangan, Alfred memastikan bahwa jajaran DPRD Parigi Moutong telah mulai turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak.
Sementara dirinya belum dapat ikut serta karena masih berada di luar daerah.
“Pasti ada peninjauan. Teman-teman di DPRD sudah turun lapangan,” pungkasnya.
