Bisalanews.id,Palu — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (08/07/2025), di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, serta jajaran pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa integritas merupakan pilar utama pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinannya.
Dari sembilan program unggulan BERANI (Bersama Anwar-Reny), ia menyebut program kesembilan yaitu BERANI Berintegritas sebagai kunci utama suksesnya delapan program lainnya.
“Delapan program sebelumnya tidak akan maksimal tanpa integritas. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada seberapa bersih dan jujur aparatur kita dalam bekerja dan melayani,” ujar Anwar Hafid.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu mengisahkan pengalamannya saat berkonsultasi dengan KPK terkait kebijakan daerah, termasuk saat menghadapi prosedur bantuan penanggulangan bencana.
“Saya bukan alergi KPK. Justru KPK adalah mitra penguatan pemerintahan. Dengan pendampingan, kebijakan bisa jalan tanpa melanggar aturan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Gubernur Anwar juga menyinggung secara tegas praktik jual beli jabatan dan intervensi politik dalam birokrasi.
“Saya sudah tegaskan, tidak boleh ada jabatan yang dibeli. Jangan coba-coba lewat pintu belakang, apalagi lewat istri saya. Rumah jabatan pun dibatasi akses malam hari, kecuali untuk urusan dinas,” tegasnya.
Terkait isu gratifikasi, Anwar Hafid menyebut praktik tersebut sering kali dianggap sepele namun memiliki dampak moral yang besar.
“Gratifikasi itu banyak abu-abunya. Yang menggoda itu ‘setan-setan kecil’ di sekitar kita. Saya minta ASN tegas dan transparan,” ujarnya.
Ia mendorong optimalisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta peningkatan kesadaran terhadap Survei Penilaian Integritas KPK.
Lebih jauh, Gubernur juga menekankan pentingnya nilai religius sebagai fondasi integritas ASN.
“Takut itu ada dua: kepada Tuhan dan kepada aparat hukum. Shalat tepat waktu adalah bentuk disiplin dan integritas pribadi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Sulawesi Tengah kini fokus pada digitalisasi pemerintahan dan peningkatan layanan publik yang transparan dan berbasis kepastian hukum.
“Masyarakat butuh kepastian, bukan janji cepat. Pelayanan harus pasti syaratnya, biayanya, dan waktunya. Jangan beri ruang pada korupsi kecil-kecilan,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Anwar berharap kehadiran KPK di Sulawesi Tengah dapat memperkuat etika birokrasi dan mempercepat langkah pencegahan korupsi secara sistematis.
“Kita bukan malaikat, tapi jangan juga jadi setan. Selama bekerja dengan aturan dan integritas, insyaAllah kita selamat dan bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.
