Parigi Moutong,Bisalanews.id– Cuaca buruk yang disebut nelayan terjadi berkepanjangan di perairan Teluk Tomini mulai berdampak serius terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Kondisi angin kencang dan gelombang laut tinggi membuat aktivitas melaut menjadi semakin terbatas. Sejumlah nelayan bahkan memilih tidak turun ke laut karena mempertaruhkan keselamatan di tengah kondisi perairan yang dinilai tidak bersahabat.
Salah seorang nelayan Bantaya, Idan, mengatakan kondisi tersebut bukan hanya terjadi dalam hitungan hari. Menurutnya, cuaca buruk yang menghambat aktivitas nelayan telah berlangsung cukup lama dan dirasakan hampir selama tiga bulan terakhir.
“Sudah hampir tiga bulan kondisi seperti ini. Kami nelayan sangat susah untuk melaut. Dalam satu minggu ini saja saya hanya bisa satu kali melaut,” kata Idan, Jumat (25/09/2026).
Menurut Idan, keputusan tidak melaut bukan karena para nelayan tidak ingin bekerja. Persoalannya adalah kondisi laut yang membuat aktivitas menangkap ikan menjadi berisiko, sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi setiap hari.
“Bukan kami tidak mau mencari ikan. Kami mau bekerja, tetapi kalau kondisi laut begini, kami juga takut. Keselamatan lebih penting. Masalahnya, kalau tidak melaut, kami tidak punya penghasilan,” ujarnya.
Ia menyebut, situasi tersebut mulai terasa sebagai persoalan serius bagi kehidupan keluarga nelayan. Kebutuhan pokok seperti beras, biaya sekolah anak, bahan bakar, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya tetap harus dipenuhi meski pendapatan nelayan mengalami penurunan.
“Beras harus dibeli, keluarga harus makan. Kalau kami tidak melaut, dari mana uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?” kata Idan.
Keluhan nelayan tersebut juga muncul di tengah adanya informasi resmi BMKG mengenai dinamika cuaca dan kondisi perairan. Dalam prakiraan Teluk Tomini yang tersedia untuk 19–22 September 2026, BMKG mencatat gelombang sekitar 1,2–1,4 meter dan hembusan angin yang dapat mencapai 27 knot. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika angin dan gelombang memang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat pesisir.
Bagi Idan, persoalan utama bukan semata-mata mengenai tinggi gelombang. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah hadir ketika masyarakat nelayan mengalami kesulitan ekonomi akibat kondisi laut yang berkepanjangan.
“Ini bagi kami sudah seperti bencana. Dampaknya langsung kepada kehidupan nelayan. Kami tidak bisa mencari nafkah seperti biasa,” tegasnya.
Ia mengaku kecewa karena hingga kini belum merasakan adanya perhatian yang benar-benar menyentuh kebutuhan nelayan yang terdampak. Menurutnya, masyarakat pesisir membutuhkan kehadiran pemerintah bukan hanya dalam bentuk kegiatan seremonial, tetapi juga langkah konkret ketika kondisi ekonomi mereka sedang tertekan.
“Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat kami harapkan hadir. Jangan nanti kalau sudah ada acara baru datang. Kami butuh bantuan ketika masyarakat sedang susah seperti sekarang,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan kepada para wakil rakyat. Idan menilai anggota legislatif seharusnya tidak hanya hadir ketika momentum politik atau menjelang pemilihan umum, tetapi juga turun melihat kondisi masyarakat ketika menghadapi persoalan kehidupan.
“Anggota legislatif jangan datang hanya saat mencari suara. Ketika masyarakat susah seperti ini, mereka juga harus datang melihat keadaan kami,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan keberpihakan terhadap nelayan kecil yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat pesisir Parigi Moutong.
“Kalau masyarakat sedang susah, kami tidak melihat mereka datang. Peduli itu jangan hanya di mulut. Kami butuh tindakan nyata,” tegas Idan.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mulai memetakan dampak cuaca buruk tersebut terhadap nelayan, terutama mereka yang menggantungkan seluruh penghasilan dari aktivitas melaut. Jika kondisi benar-benar berkepanjangan, diperlukan langkah penanganan yang terukur, mulai dari pendataan nelayan terdampak, bantuan kebutuhan dasar, hingga skema dukungan ekonomi sementara.
“Jangan hanya sibuk buka dan tutup acara, seremoni sana-sini. Nelayan juga masyarakat yang harus diperhatikan. Kalau kami tidak bisa melaut, kehidupan keluarga kami yang terdampak,” pungkasnya.
Keluhan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan instansi terkait agar tidak melihat persoalan cuaca ekstrem hanya sebagai persoalan keselamatan pelayaran. Bagi nelayan Bantaya, persoalan tersebut telah berubah menjadi persoalan ekonomi dan keberlangsungan hidup keluarga.
Kini, yang ditunggu masyarakat pesisir bukan sekadar imbauan untuk berhati-hati saat melaut, tetapi kehadiran dan langkah konkret pemerintah untuk memastikan nelayan yang terdampak tidak dibiarkan menghadapi krisis penghasilan seorang diri.
