Parigi Moutong, Bisalanews.id – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Mohammad Fadli, menyoroti tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyampaikan laporan kinerja melalui sistem yang menjadi salah satu dasar evaluasi pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Mohammad Fadli dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja OPD Tahun 2026. Ia meminta agar evaluasi tidak hanya melihat capaian saat ini, tetapi juga membandingkannya dengan data kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Fadli, laporan yang masuk ke dalam sistem menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja setiap perangkat daerah. Tanpa adanya laporan, kata dia, capaian dan indikator kinerja OPD akan sulit diukur secara objektif.
“Karena tanpa laporan itu tentu indikator-indikator kinerja lainnya tidak bisa diukur. Tidak ada output yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk evaluasi,” ujarnya. Senin (10/08/2026)
Fadli mengatakan, rendahnya capaian kinerja OPD tidak serta-merta dapat disimpulkan hanya disebabkan oleh persoalan keterlambatan pelaporan.
Ia menilai terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu ditelusuri, mulai dari kompetensi pejabat teknis, kekosongan pejabat yang menangani input data, hingga lemahnya pengendalian pimpinan OPD.
“Bisa kita menduga apakah memang pejabatnya yang tidak kompeten, terjadi kekosongan pejabat teknis dalam melaksanakan input data, atau pimpinannya tidak dapat mengendalikan,” katanya.
Selain itu, Fadli juga menyinggung kemungkinan lambatnya realisasi anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya capaian kinerja sejumlah OPD.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah tidak berhenti pada persoalan ada atau tidaknya laporan, tetapi juga mengidentifikasi penyebab rendahnya capaian pada masing-masing perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, Fadli juga mempertanyakan apakah persoalan serupa telah terjadi pada OPD yang sama pada tahun 2024. Ia meminta data historis disampaikan untuk melihat apakah rendahnya kepatuhan pelaporan dan capaian kinerja merupakan persoalan yang berulang.
Ia menyebut, berdasarkan evaluasi yang dibahas, hanya sekitar 12 OPD yang mampu diukur capaian kinerjanya oleh Bappelitbangda. Sementara itu, terdapat puluhan OPD yang menyampaikan laporan, tetapi capaian kinerjanya masih rendah.
“Kalau yang nol persen, kita bisa berasumsi bahwa ini karena faktor tidak ada laporan sehingga kita tidak bisa mengukur kinerjanya. Tapi kalau yang empat persen, lima persen, ini bukan soal laporannya yang lambat. Ada masalah yang terjadi di tubuh OPD itu,” jelasnya.
Fadli juga menyebut terdapat sekitar 34 OPD dengan capaian di bawah 20 persen dan 13 OPD bahkan berada di bawah 10 persen.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena rendahnya capaian tidak hanya berkaitan dengan administrasi pelaporan, tetapi dapat mencerminkan adanya persoalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
Fadli kemudian meminta Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong selaku pihak yang berkaitan dengan pengendalian kinerja pemerintahan daerah untuk menyajikan data tahun 2024.
Menurutnya, data tersebut penting untuk mengetahui apakah OPD yang saat ini memiliki capaian rendah merupakan OPD yang sama dengan yang mengalami persoalan pada periode sebelumnya.
“Kami ingin melihat apakah di OPD yang sama ini juga pernah terjadi di tahun 2024,” katanya.
Ia mengatakan, evaluasi kinerja harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat kesinambungan capaian antarperiode. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengetahui apakah persoalan yang muncul merupakan kejadian baru atau justru persoalan lama yang belum terselesaikan.
Fadli juga mengingatkan bahwa evaluasi kinerja tidak semata-mata untuk mencari kesalahan OPD, melainkan menjadi instrumen untuk mengetahui persoalan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Ini merupakan evaluasi bersama antara kita sebagai pelaksana pemerintahan daerah, termasuk DPRD,” pungkasnya.
