Bisalanews.id, Parmout – Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Parigi Moutong kembali menuai sorotan.
Kali ini, kritik datang dari Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Muhammadong, yang menyayangkan tidak dilibatkannya unsur penyuluh perikanan maupun komponen organisasi sektor perikanan dalam forum tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Madong pada Senin (18/05/2026). Ia menilai, sebagai organisasi yang menaungi kepentingan petani dan nelayan, KTNA seharusnya memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh unsur, termasuk sektor perikanan yang selama ini menjadi bagian penting dalam struktur pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
“KTNA ini bukan hanya organisasi pertanian, tetapi juga nelayan. Sangat disayangkan jika penyuluh perikanan maupun komponen organisasi perikanan tidak dilibatkan dalam proses musyawarah,” ujar Madong.
Menurutnya, absennya keterlibatan unsur perikanan berpotensi menimbulkan kesan bahwa proses Muskab berjalan tanpa mengakomodasi seluruh kepentingan organisasi secara menyeluruh.
Padahal, keberadaan penyuluh perikanan memiliki peran strategis dalam mendampingi nelayan, kelompok usaha perikanan, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Madong menegaskan, forum musyawarah seperti Muskab semestinya menjadi ruang demokrasi organisasi yang terbuka, partisipatif, dan inklusif.
Keterwakilan seluruh sektor, baik pertanian maupun perikanan, dinilai penting agar arah kebijakan organisasi ke depan benar-benar mencerminkan kebutuhan anggota secara keseluruhan.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan Muskab yang disebut tidak melibatkan sejumlah unsur organisasi.
Menurutnya, jika forum organisasi tidak dijalankan secara terbuka dan partisipatif, maka berpotensi memunculkan pertanyaan di internal terkait legitimasi hasil musyawarah.
“Kalau ada komponen penting yang tidak dilibatkan, tentu menjadi evaluasi bersama. Organisasi harus menjadi rumah besar semua unsur, bukan hanya kelompok tertentu,” katanya.
Sorotan terhadap pelaksanaan Muskab KTNA sebelumnya juga mencuat menyusul dugaan adanya tahapan organisasi yang tidak berjalan maksimal, mulai dari penjaringan bakal calon hingga keterlibatan peserta dari berbagai unsur yang memiliki hak dalam forum tersebut.
Sejumlah pihak berharap pengurus KTNA tingkat kabupaten maupun provinsi dapat memberikan penjelasan secara terbuka guna menghindari polemik berkepanjangan di internal organisasi.
