Banda Aceh, Bisalanews.id– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan adanya indikasi yang mengarah pada dugaan tindakan makar dalam pengembangan penyelidikan kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Yusril menegaskan, dugaan tersebut bukan mengarah pada rencana pembunuhan terhadap Presiden, melainkan adanya indikasi keinginan untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintahan sehingga Presiden tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat berada di Aceh, Rabu (04/11/2026).
“Ada indikasi ke arah makar. Kalau dikatakan membunuh persis tidak, ya. Tapi mengarah kepada satu keinginan untuk melumpuhkan,” kata Yusril.
Menurut Yusril, pada tahap awal penanganan perkara, penyidik baru menerapkan ketentuan pidana terkait penyadapan dan intersepsi. Penetapan tersangka sebelumnya juga didasarkan pada dua alat bukti yang cukup untuk dugaan tindak pidana tersebut.
Namun, seiring perkembangan penyelidikan, aparat mulai mendalami motif, tujuan, serta pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
Dari pengembangan itu, kata Yusril, mulai ditemukan sejumlah tanda yang mengarah pada dugaan upaya makar terhadap pemerintahan.
“Ketika mulai dikembangkan, akan diketahui motifnya untuk apa melakukan penyadapan dan ke mana tujuan dari penyadapan itu. Mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada suatu tindakan makar,” ujarnya.
