Bisalanews.id, Parmout – Di tengah masih adanya ketimpangan kinerja perangkat daerah, angka kemiskinan yang belum ideal, serta tantangan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 sebagai upaya merumuskan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (30/03/2026) itu mengusung tema “Akselerasi Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Bidang Pertanian yang Didukung Infrastruktur yang Merata.” Tema ini dinilai relevan dengan kondisi daerah yang masih menghadapi persoalan mendasar, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan daerah.
“Perencanaan ini harus mampu menjawab persoalan mendasar daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penyusunan program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan perencanaan yang cermat, terukur, dan berdampak langsung.
“Anggaran kita terbatas, sehingga setiap program harus tepat sasaran, efektif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data evaluasi, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, meski belum sepenuhnya menggembirakan.
Angka kemiskinan tercatat menurun dari 14,2 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen pada 2025 terendah sepanjang sejarah daerah. Namun demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.
Pemerintah pun menargetkan penurunan yang lebih signifikan pada 2027 melalui penguatan sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Penurunan ini harus kita percepat. Program ke depan harus lebih fokus dan tepat sasaran agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Sahid.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan daerah juga menunjukkan peningkatan dari 3,59 persen pada 2024 menjadi 3,92 persen pada 2025. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung utama, sehingga perlu didukung dengan infrastruktur dan kebijakan yang lebih kuat.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya naik secara angka, tetapi juga inklusif dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Parigi Moutong meningkat dari 69,48 menjadi 69,99. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil.
Di sisi lain, penanganan stunting juga menunjukkan kemajuan dengan penurunan dari 28,5 persen pada 2023 menjadi 22,3 persen pada 2024. Meski demikian, intervensi yang lebih terarah tetap menjadi prioritas.
“Stunting harus kita tekan terus, karena ini menyangkut kualitas generasi masa depan,” tegasnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2025–2029, Abdul Sahid menegaskan empat pilar utama yang menjadi fokus, yakni sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi/ketenagakerjaan, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada sektor kesehatan, pemerintah akan memperluas layanan gratis dan layanan mobile hingga ke wilayah terpencil. Di bidang pendidikan, program sekolah gratis, beasiswa, hingga penyediaan asrama mahasiswa terus diperkuat agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya.
Sementara itu, di sektor ekonomi, pemerintah fokus membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda, serta memperkuat sektor pertanian dan kelautan melalui distribusi pupuk tepat waktu, asuransi bagi petani dan nelayan, serta dukungan sarana produksi.
“Pertanian dan kelautan adalah kekuatan kita. Ini harus kita kelola secara maksimal agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemberdayaan UMKM juga menjadi perhatian melalui pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Adapun dalam tata kelola pemerintahan, Pemkab menargetkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan responsif melalui peningkatan kapasitas aparatur serta pelayanan administrasi terpadu hingga tingkat kecamatan.
Lebih lanjut, ia menekankan lima prioritas pembangunan RKPD 2027, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan ekologi, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar meninggalkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi dalam merumuskan program pembangunan.
“Musrenbang ini harus menghasilkan kesepakatan strategis yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan sesaat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Sahid juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah provinsi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan penataan wajah Kota Parigi agar lebih representatif dan mampu menarik investor.
Menurutnya, Parigi Moutong memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan yang jika didukung infrastruktur memadai, dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.
“Kita punya potensi besar. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik dan didukung infrastruktur yang memadai,” pungkasnya.
