Bisalanews.id, Parmout – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mencuat dugaan adanya pungutan sebesar Rp10 juta per talang (unit tambang) yang disebut-sebut diberlakukan di tingkat desa.
Informasi tersebut menimbulkan kecurigaan adanya praktik pungutan liar di tengah maraknya aktivitas tambang ilegal yang selama ini dianggap dibiarkan beroperasi.
Seorang narasumber yang enggan disebut namanya mengungkapkan keresahan sekaligus mempertanyakan dasar pungutan tersebut, mengingat aktivitas tambang di wilayah Tombi berstatus ilegal.
“Apa dasar pungutan tersebut, sementara aktivitas tambang wilayah Tombi itu ilegal?” ujarnya.
Pernyataan itu menyoroti dugaan kejanggalan administrasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat lokal.
Kepala Desa Tombi, Baso, yang coba dikonfirmasi terkait isu pungutan tersebut, hingga kini belum memberikan respons. Sikap diam itu kian memperkuat pertanyaan publik mengenai alur pungutan dan peruntukan dana yang diduga dipungut dari para penambang.
Camat Ampibabo, Darwis, saat dimintai keterangan pada Kamis (11/12/2025), menegaskan bahwa pihak kecamatan sama sekali tidak mengetahui adanya pungutan Rp10 juta per talang.
“Saya tidak mengetahui berkaitan dengan persoalan pungutan Rp10 juta per talang,” ujarnya.
Menurut Darwis, aktivitas PETI di Tombi selama ini berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Para pelaku tambang disebut masuk melalui jalur langsung ke masyarakat pemilik lahan, sehingga kecamatan tidak mendapatkan informasi menyeluruh mengenai kegiatan di lapangan.
“Jika hal ini diberitakan, saya sangat mendukung. Kami juga akan melaporkan persoalan ini kepada Bupati. Saat ini kami sedang mengumpulkan data untuk dijadikan laporan,” tegasnya.
Kapolres Parigi Moutong, Dr. AKBP Hendrawan Agustian Nugraha, merespons cepat laporan terkait aktivitas PETI dan dugaan pungutan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima informasi mengenai keberadaan tambang ilegal itu dari media.
“Kami baru dengar informasi ini dari teman-teman media kalau ada lagi aktivitas PETI di daerah Tombi. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kami akan turunkan tim untuk melakukan tindakan,” ujarnya dalam pesan resminya.
Kapolres menambahkan bahwa langkah penindakan akan dilakukan bersama Satgas Kabupaten Parigi Moutong guna memaksimalkan efektivitas operasi.
“Mohon dibantu dengan data dan informasi, supaya tim kami yang turun bisa lebih akurat. Terima kasih atas kerja samanya.”
Tak hanya menyoroti aktivitas PETI, Kapolres juga menegaskan akan menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tombi yang disebut menerima pungutan Rp10 juta dari aktivitas tambang ilegal.
“Terkait laporan BPD melakukan dan menerima pungutan Rp10 juta atas aktivitas tambang ilegal, hal itu akan kami tindaklanjuti dengan mengundang pihak BPD dan Pemerintah Desa Tombi untuk mengklarifikasi,” tegasnya.
Kapolres memastikan bahwa Polres Parigi Moutong akan memproses setiap dugaan penyimpangan, baik oleh pelaku tambang ilegal maupun oknum aparat desa yang terlibat.
