Bisalanews.id, Parmout – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap Program Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia, yang dipaparkan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad. Program ini dinilai selaras dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Paparan tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulteng, Kamis (18/9/2025). Zulfinasran menjelaskan, gagasan ini lahir sebagai tindak lanjut dari tantangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Diklat PIM Angkatan 63. Konsep yang diusung tidak hanya fokus pada kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi kebijakan strategis tingkat provinsi hingga nasional.
“Intinya, bagaimana memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, sekaligus menjamin petani memperoleh nilai jual yang layak. Program ini kami sinergikan dengan visi Presiden, kebijakan nasional, serta misi daerah,” ujar Zulfinasran.
Gubernur Anwar Hafid menilai, Program Satu Harga sejalan dengan dua program unggulan Pemprov Sulteng, yakni Berani Murah yang berfokus pada stabilisasi harga sembako, serta Berani Panen Raya yang mendukung kesejahteraan petani.
“Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa, kita tingkatkan menjadi kebijakan provinsi. Saya siap mendorong peraturan gubernur, bahkan peraturan daerah jika dibutuhkan,” tegas Anwar Hafid.
Menurut Gubernur, implementasi Program Satu Harga akan membantu pengendalian inflasi sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga tingkat desa. Ia juga menilai langkah digitalisasi dalam ekosistem distribusi pangan sebagai solusi memutus rantai panjang distribusi dan menjamin keterjangkauan harga.
“Dengan digitalisasi, stok dan harga bisa dipantau hingga koperasi. Jika berhasil, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi percontohan dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi desa sesuai arahan Presiden,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur menjadwalkan rapat kerja bersama seluruh Sekda se-Sulawesi Tengah pada 24 September di Parigi Moutong untuk membahas teknis pelaksanaan program tersebut. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperkuat peran koperasi dan BUMD pangan untuk menjaga stabilitas harga.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong, tapi harus digerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga dan kesejahteraan bagi petani,” pungkas Gubernur Anwar Hafid.
