Bisalanews.id, Parmout – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi PKB, Rahmawati M. Nur, melaksanakan reses di Desa Parigimpu’u, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Senin (01/09/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati menghubungi salah satu tim sukses yang berada di Desa Parigimpu’u untuk berkoordinasi sehingga kegiatan reses dapat terlaksana di desa tersebut.
“Seperti yang dikatakan pak kades tadi, saya sebenarnya tidak memiliki jadwal reses di sini. Nah, kebetulan masih di Parigi, mau tidak mau kita harus hadir. Kenapa harus reses di sini, karena reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan masyarakat,” ujarnya.
Rahmawati menegaskan, reses menjadi wadah penting bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi, mendengar masukan, sekaligus menerima kritik dari masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa kegiatan reses, serap aspirasi anggota dewan menjadi terhambat.
“Saya berpikir memang di Parigimpu’u ini saya belum pernah reses. Memang sebelumnya saya sempat menyalurkan bantuan berupa bronjong, tapi itu melalui kegiatan Sosper, bukan reses. Karena itu, kali ini saya minta masyarakat lebih proaktif menyampaikan aspirasinya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seluruh aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui pembahasan anggaran, apalagi dirinya juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng.
“Nanti apapun yang menjadi aspirasi bapak-ibu, insyaallah akan kami perjuangkan lewat pembahasan anggaran. Kalau ada proposal dari masyarakat, kita akan lihat dan prioritaskan mana yang lebih mendesak,” tegasnya.
Rahmawati juga menyebutkan, reses anggota DPRD Provinsi Sulteng telah ditetapkan Sekretariat Dewan untuk dilaksanakan di delapan titik. Desa Parigimpu’u menjadi titik ketujuh dari agenda resesnya di Parigi Moutong.
Dalam kesempatan itu, ia turut memaparkan bahwa Komisi IV DPRD Sulteng bermitra dengan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Biro Kesra, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD, Dispora, Pemberdayaan Perempuan, hingga rumah sakit seperti RS Undata dan RS Madani.
“Kalau ada permintaan bantuan rumah ibadah atau ambulans, itu bisa lewat Biro Kesra. Begitu juga dengan usulan lain yang sesuai dengan OPD mitra kami,” tandasnya.
