Bisalanews.id,Parmout – Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di DPRD Kabupaten Parigi Moutong diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan.
Interupsi tersebut menyoroti tingkat keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengikuti dan mendukung kerja Pansus LHP BPK.
Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PKS, Muhammad Basuki, secara tegas meminta agar seluruh OPD menunjukkan komitmen penuh dalam setiap agenda yang melibatkan Pansus.
Menurut Basuki, setiap kegiatan bersama Pansus yang berkaitan dengan program daerah seharusnya dihadiri oleh semua unsur OPD yang berkepentingan.
“Biasanya yang hadir itu hanya kepala dinas dan kasubag program,” ujar Basuki dalam rapat paripurna, Senin (26/01/2026).
Ia menilai kondisi tersebut kerap menjadi kendala ketika pembahasan menyentuh aspek teknis, karena pejabat lain yang lebih memahami persoalan justru tidak hadir.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Basuki menekankan pentingnya menghadirkan pejabat teknis agar tidak terjadi ketidakjelasan informasi yang diterima pimpinan OPD.
Menurutnya, kehadiran pejabat teknis sangat dibutuhkan agar setiap pertanyaan dan permintaan penjelasan dari Pansus dapat dijawab secara komprehensif.
“Supaya tidak ada lagi yang lewat kayak angin lalu, dan ada kejelasan saat Pansus meminta penjelasan dari pihak OPD,” tegasnya.
