Bisalanews.id-Parmout – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Daerah dalam penyediaan seragam sekolah gratis bagi 15.400 siswa baru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo yang digelar Selasa (17/06/2025).
Menurut Sutoyo, program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati yang wajib mendapat dukungan semua pihak demi keberhasilan agenda pemerintah daerah.
Ia menyebut anggaran sebesar Rp3 miliar telah disiapkan untuk merealisasikan program tersebut.
“Kami memberikan apresiasi kepada Disdikbud. Di lapangan, masyarakat bertanya-tanya apakah program ini benar-benar berjalan. Ternyata anggarannya sudah tersedia, termasuk data jumlah siswa penerimanya,” ujarnya.
Sutoyo menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan penilaian publik terhadap kinerja pemerintah yang baru saja dilantik.
Selain soal seragam gratis, Komisi IV DPRD juga menyoroti kesiapan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 yang menurut Sutoyo sudah masuk dalam petunjuk teknis dan diunggah dalam sistem.
Ia turut mempertanyakan kejelasan penetapan 23 sekolah yang akan menjadi sasaran program revitalisasi, mengingat pembahasan sebelumnya masih terfokus pada aspek penganggaran.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti Masanang, menjelaskan bahwa program seragam gratis mencakup siswa TK yang akan masuk SD serta siswa baru di jenjang SMP.
Jenis seragam yang disediakan adalah seragam merah putih untuk SD dan putih biru untuk SMP, termasuk topi dan dasi.
“Untuk tahap awal ini, baru seragam inti. Namun ke depan, Bupati juga telah mengusulkan agar program ini ditingkatkan, mencakup sepatu, tas, dan alat tulis,” terang Sunarti.
Ia menambahkan bahwa peluncuran dan distribusi seragam akan dilakukan pada awal tahun ajaran baru, yakni Juli 2025.
Dengan adanya dukungan dari DPRD, Pemerintah Daerah berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meringankan beban ekonomi orang tua siswa di tengah kenaikan biaya kebutuhan pokok.
