Parigi Moutong, Bisalanews.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan pelaksanaan program pembangunan daerah tahun anggaran 2026 tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Karim. Ia menjelaskan, dokumen perencanaan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan.
Menurut Ikbal, pemerintah daerah telah melakukan perubahan RKPD pada Juni 2026.
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi sejumlah arahan Bupati Parigi Moutong, khususnya terkait peningkatan target dan perluasan kelompok sasaran penerima manfaat.
“Pada perubahan RKPD kemarin, ada beberapa target yang diminta Pak Bupati untuk ditambahkan, baik dari sisi volumenya maupun kelompok sasaran penerima,” jelas Ikbal, Senin (09/11/2026)
Selain penambahan target, perubahan perencanaan juga dilakukan terhadap program yang dinilai tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga membutuhkan intervensi pemerintah daerah.
Ikbal mengatakan, prioritas pembangunan tetap mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Termasuk di dalamnya adalah program-program yang merupakan bagian dari janji politik Bupati dan telah diformalkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta RKPD.
Ia berharap, dokumen RKPD tidak hanya menjadi pelengkap administrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Harapan kita, RKPD ini tidak sekadar menjadi dokumen pendukung atau pelengkap APBD, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ikbal menegaskan bahwa konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi salah satu hal penting agar program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai sasaran.
Dengan demikian, setiap perangkat daerah diharapkan menjalankan kegiatan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan, sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Bappelitbangda juga akan terus melihat perkembangan pelaksanaan program untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan kepala daerah.
