Bisalanews.id, Parmout – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok (sembako) dan komoditas bumbu dapur atau barito (bawang, rica, tomat) dikeluhkan masyarakat di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Lonjakan harga tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang relatif stabil, sehingga memicu sorotan publik terhadap mekanisme pasar dan potensi tekanan inflasi daerah.
Dalam beberapa hari terakhir, keluhan warga ramai berseliweran di media sosial, khususnya Facebook.
Masyarakat mempertanyakan penyebab kenaikan harga yang terjadi secara serentak di pasar tradisional, padahal dari sisi distribusi dan pasokan dinilai tidak mengalami gangguan signifikan.
Salah satu warga Parigi, Rahmat (34), mengaku heran dengan fenomena tersebut. Ia menilai, secara teori ekonomi, kenaikan harga biasanya dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi, seperti akibat kenaikan BBM.
“Ini aneh, BBM tidak naik tapi harga sembako dan barito justru melonjak. Harusnya kalau distribusi lancar dan pasokan cukup, harga stabil,” ujarnya.
Fenomena ini dalam perspektif ekonomi dikenal sebagai anomali pasar, di mana harga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental seperti ketersediaan barang atau biaya produksi.
Kondisi tersebut juga berpotensi memicu inflasi bahan pangan (volatile food inflation) yang dapat menekan daya beli masyarakat.
Sejumlah netizen bahkan menilai adanya kemungkinan praktik spekulasi harga di tingkat distributor atau pedagang.
Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan intervensi pasar guna mengendalikan harga.
“Pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai ini jadi permainan harga yang merugikan masyarakat kecil,” tulis salah satu akun Facebook.
Berdasarkan prinsip ekonomi, kenaikan harga di tengah pasokan yang stabil dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya distorsi rantai distribusi, ekspektasi inflasi, hingga potensi asimetri informasi pasar antara pelaku usaha dan konsumen.
Selain itu, momentum menjelang hari besar keagamaan juga kerap menjadi pemicu meningkatnya permintaan (demand pull inflation), meskipun dalam kasus ini masyarakat menilai lonjakan harga terjadi tanpa peningkatan permintaan yang signifikan.
Anggota Karang Taruna Bantaya bidang Ekonomi dan Manajemen pasar, Ridwan, menilai kondisi ini perlu segera direspons melalui langkah konkret seperti operasi pasar, pemantauan harga secara intensif, serta transparansi data pasokan dan distribusi.
“Kalau pasokan tidak bermasalah, maka pemerintah harus memastikan tidak ada penimbunan atau kartel harga. Ini penting untuk menjaga stabilitas pasar dan mengendalikan inflasi daerah,” jelasnya.
Hingga kini, masyarakat Parigi Moutong berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah guna menstabilkan harga, menjaga daya beli, serta memastikan mekanisme pasar berjalan secara sehat dan berkeadilan.
