Plt. Ka dinsos, Tri Nugra Adiyartha. foto.istimewa
bisalanews.id, Parigi- Dinas Sosial Parigi Moutong (Parimo), programkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) masuk sekolah di empat Kecamatan sebagai bentuka upaya mitigasi dalam menghadapi bencana.
Empat Kecamatan yang menjadi program Tagana yakni Kecamatan Balinggi, Torue, Sidoan dan Tinombo pada tahun 2025.
Plt. Ka dinsos, Tri Nugra Adiyartha, mengatakan, Tagana masuk sekolah merupakan upaya melakukan mitigasi bencana dilingkungan sekolah, langkah awal ini dilakukan untuk di sosialisasikan ke empat sekolah.
“Kegiatan perdana dilakukan di SMP Negeri 1 Balinggi, Kecamatan Balinggi, dan SMP Negeri 1 Torue, Kecamatan Torue. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa terkait ancaman bencana serta langkah mitigasi di lingkungan sekolah,” ungkapnya saat ditemui Selasa (26/08).
Menurut dia, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 dan Nomor 1 Tahun 2015 tentang kebencanaan pada satuan pendidikan. Maka perlu dibentuk pula Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sejumlah sekolah,
Tagana masuk sekolah ini bertujuan adalah membentuk SPAB di setiap sekolah, sehingga guru dan peserta didik mengetahui potensi bencana di daerahnya dan cara menghadapi situasi darurat.
“Kami akan melaporkan kegiatan ini kepada Bupati, dan meminta petunjuk apakah akan diberlakukan kesemua jenjang pendidikan baik PAUD, SD dan SMP, karena baru empat Kecamatan kita masuki pada tahun 2025,” jelasnya.
Kata dia, wilayah Parinmo terdapat sembilan jenis ancaman bencana, termasuk banjir, gempa bumi, banjir bandang, dan abrasi pantai. Melalui sosialisasi ini, guru dibekali pengetahuan mengenai jalur evakuasi, tanda-tanda peringatan dini, serta cara mengarahkan siswa ke titik aman.
Selain itu, sekolah juga diajak untuk menginventarisasi kondisi bangunan. Jika ditemukan ruang kelas yang sudah tidak layak karena usia bangunan lebih dari 20 tahun, sekolah dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti bersama dinas teknis terkait.
Langkah ini dianggap sebagai bagian dari mitigasi awal, agar tidak menunggu terjadinya bencana besar.
“Sekolah bisa menyampaikan laporan, misalnya soal bangunan yang tidak layak, atau kondisi daerah sekitar seperti sungai maupun pesisir pantai yang rawan abrasi. Dari laporan itu, pemerintah bisa melakukan upaya mitigasi sejak dini, misalnya membangun tanggul atau pengamanan sederhana,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini diisi dengan simulasi penanganan bencana seperti banjir dan gempa bumi, diikuti oleh guru dan siswa. Melalui simulasi tersebut, peserta diajarkan bagaimana prosedur evakuasi, langkah penyelamatan diri, serta cara menjaga ketertiban ketika bencana terjadi.
“Untuk melengkapi informasi sekolah terkait bencana, maka kami juga meminta kepada BPBD dalam hal pemenuhan peta bencana di wilayah Parimo,” pungkasnya.
