Bisalanews.id,Parmout — Mencuatnya pemberitaan terhadap penertiban tambang ilegal Kayuboko yang digalakan Pemerintah Daerah Parigi Moutong dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat tanggapan dari ketua ormas Front Amar Maruf Nahi Mungkar,Nadjmudin Toampo.
“Berdasarkan pemberitaan ini bahwa Pemda menutup sementara aktivitas penambangan di wilayah kayuboko , sehingga dapat di pahami bahwa pelayanan BBM jenis solar di SPBU Parigi kembali lancar, tidak ada lagi antrian mobil truk” ucapnya melalui pesan WhatsApp, Kamis 12 Juni 2025.
Menurutnya, selama ini masyarakat dibuat resah oleh ulah oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, termasuk adanya keterlibatan aparat kepolisian berpakaian preman yang mengatur pengisian BBM di SPBU.
Nadjmudin secara tegas mengkritik peran sejumlah oknum polisi yang diduga ikut mengatur pengisian BBM untuk kepentingan penambangan ilegal.
Ia menilai, selama aktivitas tambang ilegal berlangsung, terjadi penumpukan antrian kendaraan di SPBU akibat alokasi BBM solar yang semestinya untuk kendaraan umum malah dialihkan untuk kebutuhan pertambangan.
Lebih jauh, Nadjmudin mempertanyakan kepada siapa masyarakat harus melaporkan praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut.
“Baah, tidak mungkin jeruk makan jeruk. Selama ini apa Propam buta tidak menyaksikan ketimpangan tugas dan fungsi kepolisian di SPBU?” tanyanya dengan nada kecewa.
“Apalagi ada oknum polisi yang berjaga di SPBU, memiliki kedekatan dengan pelaku PETI (Penambangan Tanpa Izin) di Kayuboko,” tegasnya
Nadjmudin berharap upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah bukan sekadar sandiwara, melainkan sebagai bentuk keseriusan dalam menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan institusi demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan pernah berharap kepada pemimpin untuk perubahan dan peningkatan daerah,tanpa perubahan kolektif dari masing-masing pribadi pemimpin yang ada di eksekutif,legislatif maupun yudikatif dan utama mereka harus merasa memiliki daerah ini”tukasnya
