Bisalanews.id,Parmout- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus berkomitmen dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Guna mendukung pencapaian implementasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong melakukan koordinasi strategis bersama Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Bidang SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam kunjungan koordinatif yang dilaksanakan Rabu (11/06/2025), Plt. Kadisdikbud,Sunarti turut didampingi oleh Kepala Bidang Manajemen SD,Ibrahim,Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Farit serta Kasubag Perencanaan.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana aksi daerah, menetapkan target capaian, serta melakukan monitoring dan evaluasi terpadu.
“Kami membangun komunikasi dengan Subdirektorat Penjaminan Mutu Pendidikan di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mengenai fokus penyusunan, penerapan, dan monitoring SPM Pendidikan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia menjelaskan bahwa SPM Pendidikan bertujuan menjamin setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas secara minimal.
Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki kewajiban dalam memenuhi standar tersebut sesuai kewenangannya, termasuk untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.
Lebih jauh, pihaknya menekankan pentingnya pembangunan sistem komunikasi yang efektif agar informasi dan data SPM dapat diakses dan dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Koordinasi ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola dan pelaksanaan SPM yang efektif dan akuntabel di Kabupaten Parigi Moutong, khususnya dalam mendukung pelayanan dasar di sektor pendidikan,” tandasnya.
Dengan sinergi dan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan implementasi SPM di enam bidang utama dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
