
Bisalanews.id, Parmout – Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong memastikan akan memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram guna melindungi hak masyarakat kecil sebagai penerima subsidi.
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengakui bahwa penanganan persoalan harga tabung LPG 3 kilogram di daerah tersebut belum berjalan maksimal hingga ke tingkat bawah.
“Pengawasan distribusi LPG 3 kilogram hingga ke tingkat bawah masih perlu diperkuat,” ujar Abdul Sahid kepada wartawan di Parigi, Senin (23/02/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah menyadari masih adanya celah dalam sistem pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut.
Karena itu, Pemda Parigi Moutong akan segera membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan lebih intensif.
“Memang penanganan pemerintah sampai ke bawah belum maksimal. Insyaallah kami akan membentuk tim untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.
Abdul Sahid menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu serta pelaku usaha mikro.
Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat kecil serta mendukung keberlangsungan usaha mikro di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
Namun demikian, di lapangan masih ditemukan indikasi penyalahgunaan distribusi oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi tersebut.
Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama program.
Karena itu, Pemda Parigi Moutong akan membentuk tim pengawasan yang melibatkan dinas terkait untuk melakukan pemantauan hingga ke tingkat pengecer.
Tim ini nantinya akan memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menata sistem distribusi LPG bersubsidi agar tidak terjadi praktik penimbunan, permainan harga, maupun penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
“Kalau ditemukan ada pengecer yang bermain, pemerintah tidak akan main-main. Kami akan tindak tegas,” tegas Abdul Sahid.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa LPG 3 kilogram tetap tersedia dengan harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
“Dan memastikan masyarakat kecil tetap mendapatkan akses terhadap LPG bersubsidi sesuai ketentuan,” pungkasnya.
















