Bisalanews.id,Parmout – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat menyikapi dinamika harga kebutuhan pokok dan distribusi gas bersubsidi di wilayahnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase memerintahkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk segera melakukan pengawasan intensif terhadap harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional maupun modern.
Langkah tersebut diambil guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga serta daya beli masyarakat tidak terganggu.
Pengawasan dilakukan secara berkala dengan melibatkan dinas terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan instansi teknis lainnya yang memiliki kewenangan di bidang pengendalian harga.
Erwin Burase menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam jika ditemukan adanya lonjakan harga yang tidak wajar.
Ia meminta OPD teknis turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi riil serta berkoordinasi dengan para pedagang.
“Pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak wajar,” tegasnya.
Selain pengawasan bahan pokok, perhatian serius juga diberikan terhadap distribusi gas subsidi Elpiji 3 kilogram.
Pemerintah daerah menilai stabilitas harga gas melon tersebut sangat penting karena menyangkut kebutuhan rumah tangga masyarakat kecil.
Kemudian, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi dan harga gas subsidi menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini.
Zulfinasran memberikan ultimatum keras kepada seluruh pangkalan, tengkulak, maupun pengecer gas subsidi Elpiji 3 kg agar tidak menaikkan harga di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa gas Elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Karena itu, setiap praktik penimbunan atau permainan harga akan ditindak tegas tanpa kompromi.
“Kami ingatkan kepada seluruh pangkalan dan pengecer, jangan coba-coba menaikkan harga di luar aturan. Gas subsidi ini untuk masyarakat kecil, bukan untuk dijadikan ajang mencari keuntungan berlebih,” tegas Zulfinasran. Minggu,(22/02/2026)
Menurutnya, kenaikan harga secara sepihak tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu inflasi daerah.
Sebagai Ketua TPID, ia memastikan akan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melakukan pengawasan di lapangan.
Zulfinasran juga meminta aparat teknis untuk rutin melakukan inspeksi mendadak guna memastikan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas.Ia menekankan bahwa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha akan diberlakukan bagi pangkalan yang terbukti nakal dan tidak tertib dalam mendistribusikan gas subsidi.
“Kalau ada pangkalan yang melanggar dan tetap membandel, kami tidak akan ragu mencabut izinnya. Ini komitmen kami menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan adanya kenaikan harga yang tidak wajar atau dugaan penimbunan gas subsidi di wilayahnya.
Dengan penegasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap distribusi dan harga gas Elpiji 3 kg tetap terkendali serta tidak memberatkan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada program subsidi pemerintah.
